Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kepuasan Masyarakat Melalui Kualitas Layanan Sebagai Variabel Intervening pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Abstract
Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tuntutan penting, khususnya pada
pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai
daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengalami dinamika
pembangunan dan perubahan demografis yang signifikan. Kondisi tersebut
menuntut implementasi kebijakan yang efektif agar mampu meningkatkan
kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
implementasi kebijakan terhadap kepuasan masyarakat, baik secara langsung
maupun melalui kualitas layanan sebagai variabel intervening. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan landasan teorinya menggunakan New
Public Managemen (Hood, 1991) dengan tiga aplied theory Implementation Theory
Disconfirmation Theory, dan SERVQUAL. Data dikumpulkan melalui penyebaran
kuesioner kepada 400 responden masyarakat pengguna layanan kependudukan
yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Analisis
data dilakukan menggunakan PLS-SEM (SmartPLS 4.0). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap
kualitas layanan dan kepuasan masyarakat, serta kualitas layanan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Selain itu, kualitas layanan terbukti
memediasi secara signifikan dan kuat pengaruh implementasi kebijakan terhadap
kepuasan masyarakat diuji menggunakan effect size. Temuan ini menegaskan
bahwa peningkatan kepuasan masyarakat akan lebih efektif apabila implementasi
kebijakan diikuti dengan peningkatan kualitas layanan secara optimal. Penelitian
ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat Implementation Theory,
Disconfirmation Theory, SERVQUAL dalam konteks pelayanan kependudukan,
serta kontribusi praktis sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam
merumuskan kebijakan pelayanan kependudukan yang adaptif, berkualitas, dan
berorientasi pada kepuasan masyarakat di wilayah penyangga IKN.
Description
Reupload Repositori File 08 Juni 2026_Kholif Basri
:: Finalisasi Repositori File 10 Juni 2026_Kurnadi
