Reformulasi Penguatan Keterangan Terdakwa Yang Mengaku Bersalah Dalam Membuktikan Kesalahannya

Abstract

Bahwa seiring kompleksitas tindak pidana yang meningkat, maka terdapat tantangan terhadap prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia. Ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP tentang due process of law yang menjadikan keterangan terdakwa yang mengaku bersalah tidak dapat menjadi alat bukti tunggal dan harus disertai adanya alat bukti lain yang turut dihadirkan ke depan persidangan, menjadikan peradilan menurut asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan tidak optimal terwujud. Berdasarkan deskripsi tersebut adanya 3 (tiga) permasalahan yang menarik untuk dibahas yakni pertama, Apakah urgensi penguatan keterangan terdakwa yang mengaku bersalah dalam membuktikan kesalahannya dengan didukung alat bukti lain?, Kedua apa parameter penguatan keterangan terdakwa yang mengaku bersalah dalam membuktikan kesalahannya dengan didukung alat bukti lain? dan ketiga, Bagaimana reformulasi penguatan keterangan terdakwa yang mengaku bersalah dalam membuktikan kesalahannya dengan didukung alat bukti lain?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konsep (conceptual approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode preskriptif.