Defamasi Terhadap Presiden Joko Widodo dan Keluarga di Media Sosial X: Kajian Linguistik Forensik

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena defamasi yang menimpa Presiden Joko Widodo dan keluarganya di media sosial X (sebelumnya Twitter) dengan pendekatan linguistik forensik. Latar belakang penelitian ini berasal dari maraknya ujaran penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah terhadap tokoh publik di ruang digital, khususnya menjelang dan selama periode politik seperti pemilu 2024 dan pilkada 2024. Penelitian ini penting karena ujaran-ujaran tersebut tidak hanya mencerminkan tidak santunan berbahasa, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Secara teoretis, penelitian ini menggabungkan teori pragmatik dan semantik untuk menganalisis makna tuturan serta mengaitkannya dengan tindak tutur ilokusi menurut klasifikasi Searle (asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bentuk dan maksud defamasi, serta mengetahui tujuannya dari sudut pandang linguistik forensik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik simak dan catat, sedangkan data dikumpulkan dari media sosial X selama Oktober 2023 hingga September 2024. Penelitian ini menemukan dua jenis utama defamasi, yaitu fitnah dan penghinaan. Fitnah ditemukan dalam bentuk tuduhan kepada Presiden Joko Widodo sebagai "dalang kejahatan", "pengkhianat bangsa", dan "koruptor dunia", yang tidak didukung bukti sah dan tergolong pencemaran nama baik. Sementara itu, penghinaan tidak hanya ditujukan kepada Presiden, tetapi juga kepada keluarganya. Iriana Jokowi dihina dengan disamakan seperti “perempuan di kafe-kafe murahan”; Gibran disebut “nepo baby”, “sosiopat”, hingga “otaknya tidak berfungsi”; Kaesang disebut “najis” dan “anak haram”. Setiap ujaran dianalisis berdasarkan konteks kebahasaan dan dikategorikan menurut tipe tindak tutur ilokusi. Ujaran-ujaran tersebut mencerminkan ekspresi kebencian dan degradasi sosial yang bersifat menyerang. Selain itu, ujaran tersebut berpotensi melanggar pasal-pasal dalam UU ITE (khususnya Pasal 27A dan 45A) serta KUHP baru (Pasal 218–220) tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Skripsi ini tidak hanya menyumbang wawasan baru bagi kajian linguistik forensik, tetapi juga menunjukkan urgensi pentingnya etika berbahasa di ruang digital. Dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah memang diperbolehkan, namun harus dibedakan secara jelas dari penghinaan personal yang merusak martabat. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan perlunya edukasi literasi digital dan kesadaran hukum bagi masyarakat, agar ruang digital menjadi lebih sehat dan adil. Dalam aspek metodologi, skripsi ini juga menyumbang pendekatan baru dengan menggabungkan analisis pragmatis-semantik dengan pendekatan hukum forensik, yang memungkinkan pembaca memahami bagaimana sebuah ujaran diklasifikasikan sebagai ujaran defamasi secara ilmiah dan hukum. Dengan studi pustaka yang kuat dan data primer dari media sosial, penulis menunjukkan bagaimana ujaran berbahaya tidak hanya berdampak pada reputasi pribadi, tetapi juga stabilitas sosial, kepercayaan publik, dan keamanan nasional. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa ujaran kebencian dan penghinaan terhadap tokoh publik di media sosial perlu ditangani secara serius oleh pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian lanjutan di bidang bahasa hukum, literasi digital, dan tindak pidana siber, serta mendorong penggunaan bahasa yang bertanggung jawab di era digital.