Kepastian Hukum Pidana Kerja Sosial Dalam Penilaian Riwayat Sosial Terdakwa

Abstract

Kepastian Hukum Pidana Kerja Sosial Dalam Penilaian Riwayat Sosial Terdakwa; Zainudin, 240720101049; 2026: 86 halaman; Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai babak baru pemidanaan di Indonesia dengan memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok alternatif. Konsep ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju restorative justice yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana. Namun, implementasi pidana kerja sosial menghadapi permasalahan yuridis mendasar: Pasal 85 ayat (2) huruf d KUHP Nasional mewajibkan hakim mempertimbangkan "riwayat sosial terdakwa" sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial, tetapi undang-undang tidak memberikan definisi, parameter, maupun mekanisme penilaian yang jelas atas konsep tersebut. Ketiadaan penjelasan normatif ini menimbulkan kekosongan norma (rechtsleemte) yang mengancam kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Dengan pisau analisis Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) serta Teori Kekuasaan Kehakiman, penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: konsep riwayat sosial terdakwa, peran Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai instrumen kepastian hukum, dan konstruksi pengaturan ke depan agar penjatuhan pidana kerja sosial dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perbandingan dengan sistem taakstraf di Belanda turut memperkuat analisis, di mana laporan Reclassering Nederland yang bersifat wajib terbukti menekan disparitas putusan secara signifikan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pidana kerja sosial dalam KUHP baru hadir sebagai bentuk pembaruan hukum pidana yang lebih manusiawi dan berorientasi pemulihan. Hukuman ini bertujuan memperbaiki pelaku, menjaga hubungan sosial, memulihkan masyarakat, dan mengurangi beban penjara. Karena sifatnya yang individual, hakim wajib mempertimbangkan riwayat sosial terdakwa agar pidana yang dijatuhkan benar-benar tepat, adil, dan efektif. Penilaian riwayat sosial terdakwa yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim tidak memberikan kepastian hukum, karena ketiadaan standar penilaian yang baku, keterbatasan instrumen yang dimiliki hakim dalam menggali data sosial secara komprehensif, serta tingginya potensi subjektivitas dan bias dalam proses penilaian. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya inkonsistensi dan disparitas putusan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, diperlukan penguatan sistem melalui standarisasi parameter riwayat sosial terdakwa, penyediaan mekanisme pengumpulan data yang jelas dan terstruktur, serta keterlibatan lembaga profesional seperti pembimbing kemasyarakatan dalam penyusunan laporan sosial yang objektif dan dapat diverifikasi. agar pidana kerja sosial benar-benar adil dan memiliki kepastian hukum, diperlukan aturan yang jelas, instrumen yang objektif (Litmas), dan prosedur yang terstandar. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya bebas, tetapi juga terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.