Afdeeling Djember: Sejarah Birokrasi Kabupaten Jember Pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1883-1928

Abstract

Membahas mengenai sejarah perkotaan tidak akan lepas dari pembahasan sistem administrasi birokrasi atau tata pemerintahan kota itu sendiri. Pada perkembangan sejarah kota dan birokrasinya di Indonesia, sistem birokrasi yang digunakan selalu berubah-ubah tergantung dari kegunaan atau kepentingan penguasa pada zaman tersebut. Sistem birokrasi di Indonesia pada mulanya berawal dari sistem birokrasi tradisional yang bersifat feodalistik kemudian berkembang menjadi birokrasi kolonial dan berubah menjadi sistem birokrasi nasional ketika merdeka. Sejak tahun 1820 hingga tahun 1870-an, di Jawa Timur telah dilaksanakan implementasi kebijakan-kebijakan sistem birokrasi modern kolonial yang ditujukan untuk pemerintah dari kalangan pribumi yang bertujuan untuk menghapus sistem birokrasi tradisional yang bersifat feodalistik. Hal tersebut menyebabkan menurunnya kekuasaan pemerintah pribumi dan sebaliknya meningkatkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan kenyataan bahwa para bupati yang diangkat oleh Pemerintah Belanda di Gewest Besoeki (Besuki) pada abad ke-20 pada umumnya adalah keturunan pemerintah pribumi di wilayah Jawa Timur yang memiliki pengetahuan tentang masyarakat Madura. Calon bupati adalah bangsawan muda yang berpendidikan, memiliki kecakapan, luwes, dan setia terhadap Pemerintah Belanda. Jember sendiri merupakan salah satu wilayah yang oleh Mataram disebut sebagai Bang Wetan (Daerah disebelah Timur Surabaya). Sedangkan oleh otoritas Belanda, wilayah ini disebut sebagai Java’s Oosthoek (Jawa bagian Timur). Java’s Oosthoek merupakan wilayah yang dahulunya adalah wilayah kabekelan Kerajaan Blambangan. Saat VOC datang dan menguasai Blambangan, wilayah kekuasaan Blambangan dibagi menjadi dua yaitu Blambangan Timur yang wilayahnya menjadi Kabupaten Banyuwangi sekarang dan Blambangan Timur yang terdiri dari Poeger, Djember, Loemajang, Sentong (Bondowoso) dan Renes. Permasalahan yang peneliti ajukan yang untuk selanjutnya dapat dijawab dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah sistem birokrasi Kabupaten Jember pada masa kolonial belanda tahun 1883-1928. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, Historiografi. Hasil penelitian ini diperoleh banyak yang bisa dipelajari tentang sejarah Kota Jember yang panjang dan menarik. Mengingat akademisi lain belum mengkaji sejarah kota Jember, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan atau birokrasi pada masa penjajahan Belanda. Selain itu, tumbuhnya perkebunan tembakau di Jember pada masa itu berdampak pada sejarah perkembangan Kota Jember sepanjang zaman penjajahan Belanda. Tujuan politik penguasa kolonial Belanda sendiri menjadi dasar dualisme pemerintahan Jember selama ini. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah kolonial dan pemerintah pribumi dimaksudkan sebagai kelanjutan dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Belanda menaruh perhatian besar pada Djember karena letaknya yang strategis di tengah pertumbuhan industri ekonomi, terutama bagi investor di perusahaan perkebunan. Wilayah ini adalah salah satu dari beberapa wilayah yang dapat dipertimbangkan Belanda untuk dikembangkan menjadi kawasan perkebunan untuk menghasilkan pendapatan. Perkembangan Djember merupakan simpul penting dalam jaringan eksploitasi kawasan Residentie Besoeki. Pada tahun 1928, status Jember dari yang awalnya berstatus afdeeling diubah menjadi sebuah wilayah regentschap. Pengesahan status Jember dari yang awalnya berstatus afdeeling menjadi regentschap tertuang dalam Staatblad van Nederlandsch-Indie No. 322 Tahun 1928 tentang Beesturshervoming Desentralisatie Regentschappen Oost Java (Aanwijzing van heb Regentschap Djember als Zelfstandige Gemeenschap).