Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberlakuan Klausula Eksonerasi Pada Kebijakan Privasi Aplikasi Keuangan Digital Dana

Abstract

Era digital ini menciptakan peluang baru di sektor keuangan yang menghadirkan inovasi dalam layanan perbankan, pinjaman, dan investasi yang banyak memberikan manfaat dan juga tantangan baru, yaitu terjadinya perubahan besar dalam preferensi konsumen dengan banyaknya orang yang beralih menggunakan perbankan online dan aplikasi keuangan untuk mengelola keuangan mereka. Tantangan tersebut yaitu peran hukum dalam sektor ini menjadikan suatu celah besar yang harus segera diperbaiki, demi mengurangi risiko-risiko yang nantinya tidak diharapkan. Berbagai kemajuan yang muncul dalam ranah keuangan digital ini salah satunya adalah aplikasi DANA. DANA merupakan aplikasi keuangan yang popular di Indonesia. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi yang digunakan banyak pula permasalahan yang bermunculan. Dalam aplikasi DANA ini, sebelum pengguna menyetujui akan menggunakan aplikasi tersebut, para pengguna diminta untuk menyetujui aturan yang ada. Aturan tersebut berupa syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi yang ada pada aplikasi keuangan DANA yang dalam beberapa poinnya berisikan klausula eksonerasi. Dari latar belakang tersebut, penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu: (1) Apakah kebijakan privasi aplikasi DANA yang berisi klausula eksonerasi melanggar ketentuan dalam Undangundang

nomor 8 tahun 1999 pasal 18 ayat 1 huruf a tentang perlindungan konsumen? (2) Bagaimana penyelesaian sengketa yang akan ditempuh pengguna aplikasi keuangan digital DANA jika terjadi kerugian atas pemberlakuan klausula eksonerasi yang ada pada kebijakan privasi pada aplikasi keuangan Dana? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum metode yuridis normatif dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan undang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang akan dianalisis menggunakan metode analisis deduktif yaitu metode penjelasan secara umum akan disimpulkan secara khusus yang menghasilkan kesimpulan dan saran berdasarkan isu hukum. Pembahasan yang disebutkan diatas dapat menarik kesimpulan yaitu Pertama, Kebijakan privasi pada aplikasi keuangan digital DANA melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1 huruf a karena pencantuman klausula eksonerasi. Sesuai dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis maka KUH Perdata pasal 1320 dan 1338 dapat diderogate (dikesampingkan) dengan UUPK yang mana lebih spesifik mengatur tentang perlindungan konsumen. Kedua, pengguna aplikasi keuangan digital DANA yang dirugikan akibat pencantuman klausula eksonerasi yang ada di kebijakan privasi, dapat mengambil langkah untuk menyelesaikan melalui dua jalur yakni secara non litigasi maupun litigasi. Penyelesaian secara non litigasi dapat diupayakan terlebih dahulu dengan melakukan negosiasi kepada pelaku usaha. Kemudian penyelesaian secara litigasi dapat dilakukan melalui gugatan yang diajukan konsumen ke Pengadilan. Terdapat dua saran dari kesimpulan yang telah dijabarkan yaitu yang pertama, Perlunya pihak DANA mentaati aturan yang berlaku sesuai undang-undang perlindungan konsumen mengenai pencantuman klausula eksonerasi agar mencegah terjadinya kerugian bagi kedua belah pihak. Kedua, bagi pemerintah perlu membuat regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah dari Pasal 18 UUPK No.8 tahun 1999 agar lebih implementatif dan tidak menjadikan kerancuan jika terjadi sengketa yang berhubungan dengan pencantuman klausula eksonerasi.