Perdagangan Opium di Keresidenan Besuki Tahun 1896 - 1942

Abstract

Penelitian ini mengkaji perubahan sistem perdagangan opium di Keresidenan Besuki dari tahun 1896 hingga 1942, dengan fokus pada peralihan dari sistem opiumpacht (penyewaan kepada pihak swasta) menuju opiumregie (monopoli negara). Perubahan ini mencerminkan pergeseran orientasi Pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola komoditas opium sebagai sumber pendapatan dan alat kontrol sosial. Melalui pendekatan sejarah ekonomi, studi ini menganalisis regulasi, jalur distribusi, aktor yang terlibat, dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan kekuasaan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem opiumregie memberikan kontribusi fiskal yang lebih besar dibanding opiumpacht, dengan pendapatan negara yang meningkat secara stabil hingga awal 1930-an. Distribusi opium dijalankan melalui jaringan resmi yang terpusat, mencakup pengolahan di Regiehuis Batavia, pengangkutan laut dan darat ke gudang regional, hingga penjualan di opiumwinkel oleh agen berlisensi. Harga opium ditetapkan tetap oleh negara dan tidak mengalami perubahan selama proses distribusi. Secara sosial, sistem regie memperluas jangkauan konsumsi opium hingga ke kalangan elit dan pejabat pribumi, serta membatasi peran distribusi informal oleh elit lokal. Praktik penyelundupan dan distribusi ilegal tetap marak terjadi di luar jalur resmi. Pendudukan Jepang tahun 1942 menghentikan sistem opiumregie, tetapi belum ditemukan catatan rinci mengenai proses penghentian tersebut maupun dampaknya terhadap masyarakat pengguna. Studi ini diharapkan dapat memperkaya historiografi kolonial Indonesia, khususnya dalam memahami relasi antara negara, ekonomi kolonial, dan pengendalian sosial melalui perdagangan komoditas adiktif.