Analisis Pengaruh Islamic Governance dan Human Development Index terhadap Tingkat Kemiskinan di Negara Organisasi Kerjasama Islam

Abstract

Negara-negara anggota OKI meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah namun mereka menyumbang sekitar 25% populasi miskin dunia. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang besar belum diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan manusia yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Legal and Governance Islamicity Index sebagai indikator Islamic Governance dan Human Development Index (HDI) terhadap tingkat kemiskinan di negara-negara OKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel pada 11 negara anggota OKI selama periode 2015–2022. Data diperoleh dari Islamicity Foundation, UNDP, dan World Bank. Metode analisis yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM), yang dipilih berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan (diukur dengan poverty headcount ratio), sementara variabel independennya adalah Legal and Governance Islamicity Index dan Human Development Index. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Legal and Governance Islamicity Index berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, penerapan prinsip-prinsip tata kelola Islami belum mampu secara nyata menurunkan kemiskinan di negara-negara OKI. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan struktural seperti lemahnya institusi, tingginya tingkat korupsi, dan ketidakefisienan kebijakan publik. Di sisi lain, Human Development Index menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup secara langsung mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Model regresi yang digunakan memiliki koefisien determinasi (R²) sebesar 0,96, yang menunjukkan bahwa 96% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia memiliki peran yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, sementara Islamic Governance memerlukan reformasi kelembagaan dan implementasi nilai-nilai moral seperti ihsan agar dapat memberikan dampak nyata. Oleh karena itu, pemerintah negara negara OKI disarankan untuk tidak hanya memperbaiki kualitas pemerintahan secara administratif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dan etika Islam dalam kebijakan publik, serta memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.