Dinamika War of Position Dalam Pengembangan Wisata Syariah DI Pulau Santen Banyuwangi

Abstract

Untuk mewujudkan impian wisata syariah yang dilakukan sejak 2017 hingga sekarang, jarak lebar antara niat, kepengaturan, dan upaya menyejahterakan masyarakat Pulau Santen dapat muncul dari beberapa persoalan yang terjadi di dalamnya. Pertama, kerja sama diantara Masyarakat Pulau Santen, TNI Banyuwangi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu tidak bebas nilai, ruang produksi ekonomi politik wisata syariah bergerak menjadi arena kontestasi orientasi kehendak pemenuhan produksi masing-masing entitas yang ada di dalamnya. Sehingga, konsekuensi yang terjadi ialah benturan terhadap aksesakses produksi wisata syariah dan politik kepentingan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana formasi perang posisi yang dilakukan subjek untuk mempertegas posisinya yang saling berhadapan di dalam diskursus pengembangan wacana wisata syariah Pulau Santen Banyuwangi? Tujuan penelitian ini adalah untuk memikirkan kembali formasi perang posisi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, TNI Banyuwangi, dan masyarakat Pulau Santen. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir dari Antonio Gramsci yang menempatkan hegemoni untuk mengungkap apa yang terjadi diantara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, TNI Banyuwangi, dan masyarakat Pulau Santen sekaligus hendak memikirkannya pada konsepsi perang posisi (war of position). Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, pengamatan, dan dokumentasi untuk memperolah keragaman data, pengalaman, dan kedalaman masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistematika kebijakan penguasa yang bobrok ditegaskan melalui ketidakmampuannya untuk menjalankan fungsi kuasa yang dominan. Ketika menyeiringkan bentuk kerja barengan yang diatur dalam motif kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan TNI Banyuwangi justru mendapat pukulan balik yang menimpa fungsi dan posisi sosial keduanya. Mengetahui hubungan yang janggal dan kontradiksi yang terjadi di wisata syariah, sesuai dengan konteks penelitian ini, setting keterlibatan antara pemerintah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, TNI Banyuwangi, dan kelompok masyarakat Pulau Santen merepresentasikan benturan kepentingan ekonomi politik. Bukan hanya pada keberadaan komoditas wisata dan aset tanah dalam artikulasi modal dijalankan, tetapi sekaligus pada tataran ruang ideologis yang dibicarakan Gramsci pada praktik hegemoni. Praktik hegemoni menuntun analisa realitas yang terjadi diantara ketiga entitas tersebut dan merepresentasikan diri mereka dalam posisi yang dibicarakan Gramsi sebagai kaum intelektual dalam masyarakat sipil dan negara yang berkonsekuensi pada terjadinya perang posisi (war of position).