Tata Cara Pengajuan Objek Pajak Baru PBB-P2 pada BAPENDA Situbondo

Abstract

Tugas akhir ini membahas proses pengajuan objek pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Situbondo. Pengajuan ini berlandaskan pada peraturan nasional, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dan didetailkan dalam Perda Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 serta Perbup Nomor 2 Tahun 2024. Penulis menjelaskan bahwa alur pengajuan meliputi pengisian formulir SPOP/LSPOP, melampirkan dokumen seperti KTP dan bukti kepemilikan, hingga proses verifikasi dan input data ke sistem e-PBB oleh petugas. Praktik kerja nyata ini dilaksanakan selama tiga bulan dan mencakup pengalaman langsung dalam pelayanan dan pengelolaan PBB-P2. Temuan menunjukkan bahwa sistem sudah sistematis, namun masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi masyarakat dan pemanfaatan digital yang belum optimal. Oleh karena itu, penulis menyarankan penguatan digitalisasi, sosialisasi, dan pelatihan petugas.. Penulisan laporan tugas akhir ini dilakukan melalui Praktik Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Stubondo selama 47 hari kerja dari 03 februari sampai 18 april. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Beberapa hambatan yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran antara lain kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak, serta kendala administratif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BAPENDA melakukan pendekatan langsung, menerbitkan surat tagihan, hingga bekerja sama dengan SATPOL PP untuk menindak secara tegas. Melalui kegiatan ini, diperoleh gambaran mendalam mengenai praktik penagihan pajak di lapangan serta tantangan yang dihadapi instansi daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.