ANALISIS TENTANG JUAL BELI TANAH SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 YANG TANPA PERSETUJUAN DARI PARA AHLI WARIS (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO.19/Pdt.G/2000/PN.GS)

Abstract

Peralihan hak atas tanah merupakan salah satu peristiwa dan/atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lainnya. Peralihan tersebut bisa disengaja oleh karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli. Sebelum berlakunya UUPA jual beli tanah dilakukan berdasarkan hukum adat dan hukum Eropa atau terkenal dengan sistem dualisme hukum. Dalam hukum tanah pada jaman Hindia Belanda mengakibatkan timbulnya dua penggolongan tanah. Ada tanah dengan hak-hak barat seperti hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal yang disebut dengan tanah-tanah hak barat yang tunduk pada KUHPerdata dan tanah-tanah dengan hak-hak Indonesia, seperti tanah-tanah dengan hak adat yang tunduk pada hukum tanah adat. Dualisme hukum itu berdampak pada beberapa kasus salah satunya kasus jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Gresik Nomor 19/Pdt.G/2000/PN.Gs. Para Penggugat sebagai ahli waris dari Mi’an P. Misran merasa belum pernah menjual harta waris yang diperoleh dari Mi’an P. Misran kepada siapapun. Tetapi PT. Bumi Lingga Pertiwi telah membeli tanah dari Tergugat III yaitu Amenan alias H.Said Objek sengketa tersebut selama ini masih belum didaftarkan sehingga belum bersertifikat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut beberapa permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul: “ANALISIS TENTANG JUAL BELI TANAH SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 YANG TANPA PERSETUJUAN DARI PARA AHLI WARIS (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO.19/Pdt.G/2000/PN.GS)”. Tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk memenuhi syarat yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember. Tujuan khusus untuk mengkaji dan menganalisa keabsahan jual beli menurut hukum adat dan ratio decidendi putusan hakim dalam putusan No. 19/Pdt.G/2000/PN.GS. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute xii approach), pendekatan konseptual (conceptual approach, dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dilanjutkan dengan analisa hukum. Hasil penelitian skripsi ini : 1 Keabsahan Jual beli menurut hukum adat adalah jual beli bersifat religio-magis, tunai (contant), terang, nyata (riil). Hal ini karena masyarakat adat masih sangat sederhana dimana transaksi tersebut cukup dibuktikan dengan pertukaran, penyerahan tanah dan pembayaran secara tunai serta dilaksanakan dengan sepengetahuan pimpinan persekutuan/Kepala Desa/Adat. 2. Pertimbangan hukum hakim dalam mengambil putusan perkara No.19/Pdt.G/PN.GS) telah sesuai dengan hukum adat, dan hukum agraria, dimana penjualan tanah yang telah dilakukan didepan Kepala Desa sekaligus sebagai saksi dalam transaksi tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 271/K/Sip/1956 dan No. 840/Sip/1971. Setelah berlakunya UUPA jual beli yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat II sesuai karena dilakukan secara terang dihadapan PPAT Saran penulis dalam skripsi ini, hendaknya pemerintah memberikan penyuluhan tentang pendaftaran tanah sesuai dalam PP pasal 24 Tahun 1927 tentang Pendaftaran Tanah. Hendaknya masyarakat benar-benar memahami akan pentingnya pendaftaran tanah, agar mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum.