Tanggung Jawab Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Aktualisasi Kebun Masyarakat

Abstract

Konsep pengelolaan perseroan tidak hanya dihadapkan pada kepentingan pelaku usaha saja akan tetapi lebih dari itu juga dihadapkan pada kepentingan masyarakat luas. Salah satu bentuk kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya yakni melalui Tanggung jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR). Diberlakukannya CSR adalah dalam rangka memperkuat perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan, dengan jalan membangun kerja sama antara masyarakat (stakeholder) yang difasilitasi oleh perusahaan yang bersangkutan dengan jalan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Konsep CSR dalam Pasal 58 Ayat 1 UU Perkebunan diartikan dengan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi perkebunan masyarakat. Perusahaan Namun demikian kewajiban membangun kebun masyarakat diatas apakah dapat disebut sebagai bentuk ideal bagi perusahaan dalam mewujudkan CSR, sementara lahan tersebut berada diluar areal Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya atau Pengelolaan,1 jika lahan perkebunan masyarakat yang dibangun sama dengan bentuk CSR dan merupakan satu-satunya aspek tunggal dalam mewujudkan tanggung jawab perusahaan maka hal tersebut berpotensi melepaskan tanggung jawab perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya. Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka penulis tertarik mencoba mengadakan penelitian hukum terhadap penanganan bank gagal berdampak sistemik