Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Tindak Pidana tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu

Abstract

Penuntut umum dalam mendakwakan pasal untuk terdakwa haruslah berpedoman dengan peraturan perundang-undangan serta penuh ketelitian dan kehati-hatian dalam penerapan pasal untuk menjerat terdakwa sesuai dengan perbuatannya. Penulis tertarik untuk mengkaji suatu kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dengan putusan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms. Dalam putusan tersebut, terdakwa Ikhsan Susandi didakwa dengan dakwaan bentuk subsidairitas. Dakwaan primairnya Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dan Dakwaan Subsidairnya Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dimana ancaman pidana untuk pidana penjara paling singkat 4 tahun. Akan tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun.Dengan demikian, permasalahan yang dapat diambil penulis diantaranya yaitu : pertama, Apakah unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. kedua, Apakah penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus oleh hakim terhadap pelaku dalam putusan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms sudah sesuai dengan sistem pemidanaan. Tujuan yang hendak dicapai dari karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut: pertama, untuk menganalisis unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai atau belum dengan perbuatan terdakwa. kedua, untuk menganalisis penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus oleh hakim terhadap pelaku dalam putusan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms sudah sesuai atau belum dengan sistem pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan untuk sumber hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primair dan sekunder yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deduktif. Pembahasan pertama yakni menguraikan unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya yakni Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa untuk mengetahui apakah unsur pasal yang didakwakan sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Kedua, menguraikan mengenai penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa yang dihubungkan dengan sistem pemidanaan minimum khusus yang dianut UU Narkotika. Untuk mengetahui apakah penjatuhan pidana di bawah minimum khusus hakim dalam putusan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms sudah sesuai dengan sistem pemidanan. Kesimpulan pertama, unsur pasal yang didakwakan oleh Penunut Umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Yakni sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman. Kedua, Penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bagi terdakwa oleh hakim dalam putusan No.76/Pid.Sus/2016/PN.Pms tidak sesuai dengan sistem pemidanaan.Karena sistem pemidanaan yang dianut oleh UU Narkotika yaitu minimum khusus dan maksimum khusus. Dimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun, Namun hakim hanya menjatuhkan 2 tahun. Saran pertama, Penuntut umum sudah tepat di dalam menggunakan dan juga menafsirkan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kedua, Hakim di dalam menjatuhkan suatu pidana harusnya sesuai sistem pemidanaan minimum khusus serta sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .