• Login
    View Item 
    •   Home
    • STUDENT RESEARCH ARTICLE (Artikel Penelitian Mahasiswa)
    • SRA-Law
    • View Item
    •   Home
    • STUDENT RESEARCH ARTICLE (Artikel Penelitian Mahasiswa)
    • SRA-Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)

    Thumbnail
    View/Open
    Ubai Dillah.pdf (325.6Kb)
    Date
    2013
    Author
    Dillah, Ubai
    Muntahaa, Multazaam
    Azizah, Ainul
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam meminimalisir jumlah kerugian yang disebabkan oleh korupsi, salah satu bentuk tanggungjawab tersebut adalah melalui pengaturan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi yang harus dikembalikan sebagai aset negara. Pengaturan tersebut dijalankan oleh hakim demi terwujudnya tanggungjawab pemerintah. Jika hakim keliru dalam menjalankan pengaturan mengenai harta benda yang harus dikembalikan kepada negara, dimana harta benda tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, maka hakim dalam hal ini sudah salah dalam bertindak dan memberikan suatu putusan. Hakim dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 54/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst keliru dalam memahami dan menerapkan hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk menghukum terdakwa, yang bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hakim juga salah dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan dalam kasus ini, karena setiap alasan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan itu kurang benar.
    URI
    http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58694
    Collections
    • SRA-Law [296]

    Related items

    Showing items related by title, author, creator and subject.

    • STUDI KOMPARASI TENTANG JENIS-JENIS PIDANA DALAM PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS (Studi Kasus Putusan MA No. 1372 K/Pid/1999) 

      Arifin, Zainal (2015-11-26)
      Pidana umum dapat diartikan sebagai suatu bentuk pidana yang diatur dalam KUHP, sedangkan pidana khusus juga merupakan bentuk pidana yang peraturan perundang-undangannya diatur diluar KUHP.
    • ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI PIDANA MATI MENJADI PIDANA PENJARA DALAM WAKTU TERTENTU (PUTUSAN MA NOMOR: 45 PK/Pid.Sus/2009) 

      Wandari Ayu, Vika; Prihatmini, Sapti; Samsudi (UNEJ, 2013)
      Kejahatan tindak pidana narkotika tidak hanya mengincar orang dewasa, tetapi juga mengincar anak-anak. Mereka mengkonsumsi narkotika sebagai obat penguat atau untuk daya tahan tubuh mereka pada saat beraktifitas, tujuannya ...
    • ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI PIDANA MATI MENJADI PIDANA PENJARA DALAM WAKTU TERTENTU (PUTUSAN MA NOMOR: 45 PK/Pid.Sus/2009) 

      VIKA AYU WANDARI (2014-03-24)
      Kesimpulan skripsi adalah Pertama, dasar pengajuan Peninjauan Kembali oleh pemohon peninjauan kembali/terpidana Hillary K. Chimezie sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu : terdapat keadaan baru (novum) ...

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository