Beban Sosial Kultural yang Melanggengkan Kemiskinan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Sosial Pemerintah : Studi Kasus Pada Tiga Perempuan Single Parent Sebagai Kpm di Desa Bugeman Kabupaten Situbondo

Abstract

Masyarakat Desa Bugeman dengan latar belakang etnis Madura memiliki kebiasaan yang mengikat dan tidak dapat dihindari di lingkungannya. Fakta uniknya, ditemukan fenomena, terdapat tiga KPM perempuan single parent yang mengalokasikan seluruh bantuan sosialnya bahkan sampai rela berhutang untuk memenuhi kewajiban sosial tersebut. Ditinjau dari sisi kesejahteraan, tiga KPM perempuan single parent ini tidak memenuhi kondisi sejahtera karena kurang terpenuhinya kebutuhan dasar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan budaya yang menjadi beban sosial kultural sekaligus dapat melanggengkan kemiskinan. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode kualitatif tipe studi kasus. Lokasi penelitian di Desa Bugeman Kabupaten Situbondo. Berdasarkan teknik puprosive sampling diperoleh 3 informan utama dan 12 informan tambahan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview), observasi terbuka, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan tahapan kondensasi data, display data, dan kesimpulan serta verifikasi data. Keabsahan data menggunakan standar kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, sebuah nilai kekerabatan yang mencirikan karakter perilaku masyarakat desa dengan etnis Madura, yang terwujud dalam kepedulian dan tolong menolong dalam sistem sosial dan bersifat memaksa, di wilayah penelitian, karakter perilaku ini menjadi budaya yang dikenal dengan istilah Téngka dan Parlo. Kedua, dua budaya ini memberikan keuntungan relatif, namun juga menjadi beban bagi KPM perempuan single parent yang berada dalam kondisi kemiskinan, karena karakter masyarakat Madura yang menjadikan budaya ini tidak dapat dihindari. Keterlibatan dalam dua budaya ini selalu berimplikasi pada biaya sosial yang dibutuhkan, sehingga mengakibatkan pengalokasian seluruh bantuan sosial untuk biaya sosial tersebut dan tercipta mata rantai kemiskinan yang sulit diputus.