Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Puskesmas Di Kabupaten Jember

Abstract

Puskesmas saat ini masih banyak menggunakan pola pengelolaan keuangan yang mengharuskan unit kerja operasional menyetor pendapatan ke kas daerah. Hal ini tentu tidak memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan secara mandiri, maka dari itu untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan dan publik ini dilakukan melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Kebijakan terkait pelaksanaan BLUD di Kabupaten Jember belum bisa dilaksanakan karena belum adanya regulasi yang mendukung, oleh karena itu sebelum kebijakan BLUD dilaksanakan maka penting untuk diadakannya pemetaan stakeholder terlebih dahulu. Pemetaan stakeholder penting dilakukan karena para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi aktor penting dalam proses pembuatan kebijakan dan mengkaji pengetahuan, kepentingan, posisi, sikap mereka terhadap kebijakan sehingga dapat mengusulkan surat keputusan Bupati terkait kebijakan BLUD yang belum ada sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stakeholder, mengkaji kepentingan dan pengaruh stakeholder serta mengkaji resiko dan antisipasi stakeholder dalam Kebijakan BLUD Puskesmas di Kabupaten Jember. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji seluruh hal yang berkaitan dengan stakeholder yang berperan serta berkaitan dengan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Jember. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam ke Ketua DPRD Komisi D, Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Jember, Kepala Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Kepala Puskesmas yang sudah terakreditasi Kabupaten Jember, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab), Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Sekretaris II Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jember. Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data yaitu lembar panduan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan metode thematic content analysis (analisis berdasarkan tema). Hasil penelitian diketahui terdapat 12 Stakeholder yang berperan dalam Kebijakan Pelaksanan BLUD Puskesmas di Kabupaten Jember. Pengklasifikasian kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) masing-masing stakeholder digolongkan ke dalam matriks kepentingan-pengaruh (interest-influence matrix). Stakeholder yang termasuk dalam key players adalah Bupati Jember, Sekretaris Daerah dan DPRD Jember. Stakeholder yang termasuk dalam context setter adalah Bappekab Jember, dan DPKAD Jember. Stakeholder yang termasuk dalam subjects adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan, Kepala Keuangan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Kabupaten Jember. Stakeholder yang termasuk dalam crowd adalah Pimpinan Perguruan Tinggi dan Ketua IDI Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jember. Risiko yang akan muncul apabila kebijakan BLUD Puskesmas tidak dilaksanakan dengan baik secara terprogram adalah akan terjadi penyimpangan penggunaan keuangan dari puskesmas tersebut. Antisipasi risiko yang dapat dilakukan oleh Stakeholder terkait kebijakan BLUD yaitu melakukan pemantauan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan untuk Menyusun tim BLUD, melakukan diskusi musyawarah mufakat terkait pelaksanaan BLUD, Bagi Dinas Kesehatan, memberikan usulan kepada Bupati untuk mengeluarkan SK terkait Peraturan BLUD Puskesmas, memberikan bimbingan teknis secara berkala dan berkesinambungan kepada Puskesmas dengan melibatkan antar stakeholder yang berkaitan dengan pelatihan dan workshop terkait pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas