Penerapan Prinsip Agile Governance dalam Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Nganjuk

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip Agile Governance dalam pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Nganjuk. Fokus penelitian pada penerapan enam prinsip Agile Governance menurut Luna et al. (2015), yaitu good enough governance, business-driven, human-focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, serta simple design and continuous refinement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Agile Governance dalam pelayanan IKD di Kabupaten Nganjuk telah berjalan cukup baik, terutama pada prinsip good enough governance, systematic and adaptive approach, serta simple design and continuous refinement yang tercermin dari kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan, melakukan sosialisasi secara bertahap, serta memperbaiki sistem layanan secara berkelanjutan. Prinsip business-driven dan human-focused juga mulai diterapkan melalui strategi jemput bola dan pendampingan langsung kepada masyarakat, meskipun belum optimal karena keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan IKD masih terbatas. Sementara itu, prinsip based on quick wins terlihat dari adanya capaian awal yang tinggi melalui program percepatan berbasis insentif, namun belum berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Agile Governance dalam pelayanan IKD di Kabupaten Nganjuk telah menunjukkan arah yang positif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek partisipasi masyarakat, keberlanjutan program, serta pemanfaatan layanan agar pelayanan digital dapat berjalan lebih optimal, adaptif, dan berkelanjutan.