Identifikasi Autokorelasi Spasial dan Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso

Abstract

Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso mencapai 12,60% pada tahun 2024, melebihi rata-rata Provinsi Jawa Timur (9,79%) dan menempatkannya di posisi ke9 kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar di Jawa Timur. Hal ini menjadikannya isu krusial dalam perencanaan pembangunan wilayah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola sebaran spasial kemiskinan dan menganalisis pengaruh faktor sosial-infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Kabupate Bondowoso. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, autokorelasi spasial (Indeks Moran dan LISA), dan regresi linear berganda. Hasil penelitian melalui Indeks Moran global menunjukkan bahwa pola sebaran kemiskinan bersifat acak (random) dan tidak membentuk klaster yang signifikan secara keseluruhan dengan nilai Indeks Moran sebesar 0,127726 dan p-value 0,117894. Artinya, kemiskinan antar kecamatan di Kabupaten Bondowoso tidak menunjukkan hubungan spasial yang signifikan dengan wilayah tetangga. Hasil uji LISA menunjukkan bahwa terdapat tiga kecamatan yang memiliki autokorelasi spasial lokal signifikan, yaitu Kecamatan Taman Krocok kategori High-Low, Kecamatan Bondowoso kategori Low-Low, dan Kecamatan Maesan kategori Low-High, sedangkan kecamatan lainnya tergolong not significant. Analisis regresi linear berganda secara simultan dengan nilai Sig. 0,000 menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap persentase jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bondowoso dengan nilai R-Square sebesar 76,5%. Secara parsial, tingkat pendidikan (koefisien 2,452 dan Sig. 0,000) dan air minum tidak layak (koefisien 0,204 dan Sig. 0,027) berpengaruh signifikan, sedangkan sanitasi belum layak (koefisien 0,036 dan Sig. 0,775) dan panjang jalan kondisi rusak (koefisien 0,010 dan Sig. 0,887) tidak berpengaruh signifikan. Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pelayanan dasar, khususnya air minum layak, sebagai upaya mendukung pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.