Doktrin Efek pada Kasus Google LLC dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Abstract

Penerapan doktrin efek dalam hukum persaingan usaha Indonesia dengan studi kasus Google LLC, khususnya terkait kebijakan Google Play Billing System yang diberlakukan kepada pengembang aplikasi di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji ialah bagaimana batasan hukum menentukan pelaku usaha asing dianggap melakukan kegiatan di Indonesia, meskipun kebijakan usahanya menimbulkan dampak signifikan terhadap pasar domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan posisi dominan oleh Google LLC, relevansi doktrin efek dalam penegakan hukum persaingan usaha, serta hambatan penerapannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan KPPU, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kajian pustaka dalam skripsi ini memuat konsep dasar persaingan usaha, definisi pelaku usaha, pasar bersangkutan, dan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha. Selain itu, dibahas pula pendekatan per se illegal dan rule of reason sebagai metode penilaian terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat. Kajian ini juga menempatkan doktrin efek sebagai bagian dari perkembangan hukum persaingan usaha internasional yang memungkinkan penerapan yurisdiksi terhadap pelaku usaha lintas negara. Berbagai pendapat ahli, ketentuan hukum nasional dan internasional, serta literatur terkait ekonomi digital digunakan untuk membangun kerangka teoritis dalam menganalisis praktik bisnis perusahaan teknologi global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Google LLC memiliki posisi dominan dalam pasar distribusi aplikasi berbasis sistem operasi Android di Indonesia melalui penguasaan Google Play Store. Kebijakan kewajiban penggunaan Google Play Billing System membatasi kebebasan pengembang aplikasi dalam memilih sistem pembayaran dan berpotensi menutup persaingan bagi penyedia layanan pembayaran lain. Meskipun Google LLC berkedudukan di xiv luar wilayah Indonesia tetapi google llc memiliki anak cabang resmi di indonesia yakni PT Google Indonesia, kebijakan google llc tersebut menimbulkan dampak langsung terhadap struktur pasar, pelaku usaha, dan konsumen di Indonesia. Pertanggungjawaban hukum Google LLC di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada doktrin efek, melainkan karena terpenuhinya unsur pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia, adanya keterkaitan dengan PT Google Indonesia, serta timbulnya dampak anti persaingan pada pasar domestik. Sebaliknya, terhadap perusahaan asing yang sama sekali tidak memiliki cabang, afiliasi, maupun aktivitas usaha di Indonesia, doktrin efek belum dapat dijadikan dasar tunggal selama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum mengatur secara tegas prinsip ekstrateritorialitas. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, Google LLC terbukti memiliki posisi dominan dalam pasar distribusi aplikasi berbasis Android di Indonesia melalui penguasaan Google Play Store yang terintegrasi dengan sistem operasi Android dan menyalahgunakan posisi tersebut dengan mewajibkan penggunaan Google Play Billing System, yang berdampak pada pembatasan pilihan pengembang, peningkatan biaya transaksi, serta terhambatnya persaingan sistem pembayaran digital; Pertanggungjawaban hukum Google LLC di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada doktrin efek, melainkan karena terpenuhinya unsur pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia, adanya keterkaitan usaha melalui PT Google Indonesia, serta timbulnya dampak anti persaingan pada pasar domestik. Doktrin efek lebih tepat diposisikan sebagai argumentasi pendukung yang memperkuat analisis, bukan sebagai dasar hukum utama penindakan. Perusahaan asing yang tidak memiliki cabang, afiliasi, maupun aktivitas usaha di Indonesia belum dapat menggunakan doktrin efek sebagai dasar tunggal selama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha belum mengatur secara tegas prinsip ekstrateritorialitas. Oleh sebab itu, penegakan hukum persaingan usaha lintas negara di era ekonomi digital memerlukan pembaruan regulasi nasional serta penguatan kerja sama internasional agar memberikan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.