• Login
    View Item 
    •   Home
    • DIPLOMA PROGRAMME PRACTICE REPORT (Laporan Diploma)
    • DP-Accounting
    • View Item
    •   Home
    • DIPLOMA PROGRAMME PRACTICE REPORT (Laporan Diploma)
    • DP-Accounting
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PROSEDUR LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG MENJADI OBJEK LELANG PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

    Thumbnail
    View/Open
    Reni Ria Karlina - 120803104026_1.pdf (95.58Kb)
    Date
    2015-05-07
    Author
    Reni Ria Karlina
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin pesat, manusia dituntut untuk lebih kompeten apalagi dengan krisis ekonomi global saat ini yang dihadapkan dengan persaingan diberbagai bidang industri. Oleh karena itu segala kegiatan bisnis selalu berkaitan dengan adanya utang piutang. Pada saat kegiatan utang piutang dilakukan maka, terjadi adanya perjanjian antara kreditur dan debitur yang disebut perjanjian kredit. Didalam perjanjian kredit tersebut pihak debitur harus memberikan sebuah jaminan terhadap pihak kreditur untuk menjamin pelunasan utang debitur. Jaminan tersebut berupa Hak Tanggungan. Dengan adanya perjanjian tersebut apabila pihak debitur wanprestasi atau melanggar perjanjian yang telah ada maka, pihak kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan atau menjual objek yang diperjanjikan melalui penjualan lelang. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Jual beli dengan cara lelang tidak kalah efisien dengan jual beli pada umumnya, karena pelaksananya dilakukan pada hari, jam, tempat tertentu dalam satu waktu yang biasanya dilakukan di dan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 ada beberapa variasi dari bentuk dasar lelang, termasuk batas waktu pengumuman lelang, syarat untuk menentukan objek yang dijual dan pembayaran uang jaminan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.6/KN/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yaitu lelang merupakan mekanisme jual-beli yang diawali dengan adanya pengumuman atas penawaran barang sebagai objek lelang secara terbuka kepada calon peserta lelang. Pada saat hari yang telah ditentukan lelang dapat dilaksanakan, saat itu peserta lelang saling melakukan tawar menawar harga dari objek lelang tersebut sampai dengan harga tertinggi 1 yang diinginkan oleh penjual. Apabila telah ada penawaran dengan harga tertinggi dan telah ditentukan siapa yang berhak mendapatkan objek tersebut, maka dapat diputuskan terjadinya jual beli secara lelang. Lelang atau penjualan yang dilakukan dimuka umum merupakan bagian dari terjadinya peralihan hak. Menurut pasal 41 ayat Berdasarkan uraian diatas, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang ditunjuk oleh Negara sebagai lembaga penyelesaian piutang negara dan lelang maka, penulis memilih Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dari Pendahuluan di atas maka penulis mengambil judul “Prosedur Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang Menjadi Objek Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”.
    URI
    http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62469
    Collections
    • DP-Accounting [660]

    Related items

    Showing items related by title, author, creator and subject.

    • MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DARI EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG MENJADI OBJEK LELANG PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER 

      Meikafitayani (2014-01-22)
      5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, bahwa KPKNL Jember merupakan suatu lembaga atau instansi yang merupakan bagian ...
    • PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENGADAAN SOFTWARE ANTIVIRUS PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CABANG JEMBER Imposition Of Value Added Tax To Provision Of Antivirus Software At Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Branch Jember 

      Mareta Ayu Wilujeng (2014-01-22)
      Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pengadaan Software Antivirus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Cabang Jember, Mareta Ayu Wilujeng, 070903101079; Rachmat Hidayat, S.Sos M.PA; 63 Halaman; ...
    • MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS BIAYA PENCETAKAN BUKU PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER MECHANISM OF TAXES COLLECTION AND SUBMISSION OF INCOME ARTICLE 22 ON COST OF BOOK PRINTING IN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER 

      Marini Purnama Suci (2014-01-22)
      Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember tanggal 14 Februari 2011 s/d 14 Maret 2011. Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami ...

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository