PERSAMAAN HUKUM KEBEBASAN BERPOLITIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Abstract

Hasil penelitian tesis ini adalah : pertama, anggota TNI dan Polri tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu dikarenakan anggota TNI dan Polri membawa senjata, yang berbeda dengan masyarakat sipil yang tidak membawa senjata, sehingga dapat dimaknai anggota TNI dan Polri itu mempunya kedudukan yang luar biasa (extraordinary position). Secara teoretik memang anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama dengan warga sipil lainnya, namun secara praktik hal tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilu dapat diberikan karena anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama sebagai warga negara ; kedua, Larangan bagi anggota TNI dan Polri untuk memilih dan dipilih dalam pemilu adalah bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. Anggota TNI dan Polri mempunyai kedudukan yang sama sebagai warganegara yang berhak untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu. Asas persamaan dihadapan hukum mengharuskan bahwa setiap orang harus diposisikan sama dihadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan, bahwa pertama, perlu dilakukan rekonseptualisasi dan perubahan terhadap hak pilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri. Kedua, perlunya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pilih dan dipilih bagi TNI dan Polri. Pertama, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 39; kedua, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2); ketiga, Pasal 326 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD.