Upaya Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Memulihkan Pariwisata Bali Pasca Bom Bali II Tahun 2005–2009

Abstract

Peristiwa Bom Bali II yang terjadi pada 1 Oktober 2005 memberikan dampak besar terhadap citra dan stabilitas pariwisata Indonesia, khususnya di Bali. Ledakan bom yang menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya ini menyebabkan anjloknya jumlah wisatawan asing serta menurunnya kepercayaan internasional terhadap keamanan Indonesia. Sebagai destinasi wisata utama, Bali mengalami tekanan ekonomi yang signifikan. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespons peristiwa ini dengan kebijakan strategis yang bertujuan untuk memulihkan pariwisata Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan politik dan kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, serta langkah-langkah implementatif yang diambil dalam memulihkan pariwisata Bali pasca Bom Bali II tahun 2005 2009. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup empat tahapan: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik dilakukan melalui penerbitan Inpres No. 16 Tahun 2005 yang menjadi dasar pelaksanaan percepatan pemulihan. Selain itu, pemerintah juga mengesahkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan memperkuat kerja sama internasional seperti ASEAN Tourism Agreement. Di bidang ekonomi, pemerintah meningkatkan anggaran promosi pariwisata, memberikan insentif dan pelatihan kepada pelaku usaha pariwisata, serta mendorong diversifikasi destinasi wisata di luar Bali Selatan. Langkah-langkah implementasi kebijakan dilakukan secara lintas sektor dan berbasis data, melibatkan pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, serta kerja sama internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut secara bertahap berhasil memulihkan kepercayaan wisatawan dan memperkuat struktur pariwisata nasional dalam menghadapi tantangan global.