Gastrodiplomasi Jepang di Tengah Pembatasan Impor Produk Makanan Jepang di Inggris

Abstract

Skripsi ini hendak membahas upaya gastrodiplomasi yang dilakukan oleh Jepang di Inggris setelah Inggris menerapkan regulasi pembatasan impor produk makanan Jepang. Regulasi tersebut diterapkan setelah bencana besar menimpa Jepang disertai dengan meledaknya reaktor nuklir di Fukushima pada tahun 2011. Alasan Inggris menerapkan regulasi tersebut adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat Inggris dari kandungan radionuklida yang terkandung dalam produk makanan Jepang. Namun, regulasi tersebut merugikan Jepang mengingat restoran sebagai garda terdepan dalam gastrodiplomasi mengalami hambatan dalam memperkenalkan makanan Jepang di Inggris. Oleh karena itu, Jepang berupaya menyelesaikan hambatan gastrodiplomasi dengan berbagai cara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada fenomena dan melibatkan manusia. Untuk mendukung analisis, peneliti juga menggunakan strategi riset berupa studi literatur yang memanfaatkan informasi dari berbagai sumber. Kemudian analisis data menggunakan teknik deskriptif-kualitatif yang keabsahannya dilakukan dengan melakukan triangulasi sumber data. Hasil dari penelitain ini, Jepang berupaya menggabungkan dan mengoptimalkan sinergi antara aktor negara dan aktor non-negara. Aktor negara berusaha melakukan negosiasi dan lobi dengan pemerintah Inggris untuk mengurangi tuntutan regulasi dengan memanfaatkan berbagai pertemuan kenegaraan. Sementara aktor non-negara berusaha untuk memperkenalkan makanan Jepang secara lebih masif kepada publik Inggris dengan berusaha menyediakan bahan baku alternatif untuk restoran Jepang. Selain itu, pengenalan makanan Jepang oleh aktor non-negara dilakukan melalui festival dan kelas-kelas memasak makanan Jepang. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk meyakinkan pemerintah dan publik Inggris bahwa makanan Jepang sudah aman dan layak untuk konsumsi. Upaya yang dilakukan oleh Jepang tidak sia-sia karena secara perlahan Inggris mulai mengurangi tuntutan pada regulasinya. Hingga kemudian pada tahun 2022, regulasi yang telah diterapkan selama 11 tahun oleh Inggris dari tahun 2011 tersebut secara resmi dicabut