• Login
    View Item 
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Law
    • View Item
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

    Thumbnail
    View/Open
    S_S (338)_1.pdf (143.7Kb)
    Date
    2014-01-27
    Author
    ZAINAL ABIDIN
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Kesimpulan yang dapat diambil bahwa di dalam hukum pidana di Indonesia tidak diatur pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Dengan tidak diaturnya pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat maka dalam prakteknya pemidanaan yang kurang dari satu tahun tidak selalu dijatuhi pidana bersyarat oleh hakim. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1401 K/Pid/2007 yaitu dengan pertimbangan bahwa pelaku telah mengakui perbuatannya, akibat dari perbuatan terdakwa tidak membahayakan korbanlatar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan hakim juga mempertimbangkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Biasa, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. latar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan hakim juga mempertimbangkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Biasa, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. latar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan hakim juga mempertimbangkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Biasa, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Mengefektifkan pidana bersyarat sebagai alternatif dari pidana penjara hendaknya diatur mengenai pedoman penerapan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Pidana bersyarat seyogyanya benar-benar menjadi alternatif/pilihan utama yang wajib dipertimbangkan hakim apabila hendak menjatuhkan pidana penjara kurang dari satu tahun, karena pidana bersyarat tidak menimbulkan stigma bagi narapidana
    URI
    http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/25743
    Collections
    • UT-Faculty of Law [6284]

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Context

    Edit this item

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository