Search
Now showing items 31-40 of 296
KAJIAN YURIDISFUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER DALAM PENGATURAN LALU LINTAS JALAN DI KABUPATEN JEMBER
(UNEJ, 2013)
Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam pengaturan Lalu lintas jalan di Kabupaten Jember.Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi pendekatan masalah, dan ...
Kajian Yuridis Putusan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid. Sus/2011)
(UNEJ, 2013)
Dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kasus yang menarik untuk ...
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 ATAS PEMENUHAN HAK DASAR PENDIDIKAN YANG TIDAK DISKRIMINATIF BERDASARKAN KONSEP HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
(UNEJ, 2013)
Pelanggaran Negara atas kewajiban yang telah diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan / atau International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) yang telah ...
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES LEGISLASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(UNEJ, 2014)
Hadirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengakibatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi 2 kamar yang biasa disebut dengan bikameral. Munculnya DPD mempertegas doktrin Trias Politica yang diamanatkan oleh ...
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI DI DESA CEMAGI KECAMATAN MENGWI
(UNEJ, 2014)
Pada masyarakat Bali telah diakui bahwa garis keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris dari keluarganya tetapi bagaimana dengan anak perempuan kandungnya, apakah si anak perempuan ini tidak memiliki hak yang sama dengan ...
HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014 DI INDONESIA DITINJAU DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA
(UNEJ, 2013)
Persoalan politik dan perempuan telah menjadi isu global, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Persoalan ini disebabkan masyarakat yang telah dibentuk oleh budayanya masing-masing yang ...
KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN KARENA ORANG TUANYA MEMILIKI HUBUNGAN DARAH
(UNEJ, 2013)
Pembatalan perkawinan telah diatur oleh Undang-undang perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adanya peraturan mengenai pembatalan perkawinan ini selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan ...
KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYEDIAAN KENDARAAN PENJEMPUT PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (CURAHTAKIR KECAMATAN TEMPUREJO) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2013
(UNEJ, 2013)
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan di Desa curahtakir Kecamatan Tempurejo, dimana panitia menyediakan kendaraan penjemput bagi warga yang memiliki hak pilih namun yang tempat tinggalnya cukup jauh dari ...
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN PELAYAN PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(UNEJ, 2013)
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) serta upaya meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas Penyelenggara ...
KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUNYA MENURUT HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT SENDURO LUMAJANG
(UNEJ, 2013)
Hukum Waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau Harta Warisan dari sesuatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial, demikian bunyi ...