Browsing SRA-Law by Title
Now showing items 87-106 of 296
-
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas)
(UNEJ, 2013)Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah ... -
FUNGSI ORANG TUA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT OSING BANYUWANGI
(UNEJ, 2013)Fungsi Orang Tua dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Osing itu penting karena dalam masyarakat Osing sangat menjunjung tinggi petuah orang tua yang dianggap sacral dan ditaati oleh anak-anaknya. ... -
HAK MASYARAKAT ADAT SUKU DAYAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA DI KECAMATAN HULU KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH
(UNEJ, 2013)Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Masyarakat hukum adat ... -
Hak Waris Anak Dalam kandungan Yang Dititipkan Pada Ahli Waris Yang Telah Ditunjuk Oleh Pewaris (Perbandingan KUHPerdata Dengan Hukum Islam)
(UNEJ, 2013)Peninggalan harta waris itu tidak bisa dimiliki secara mutlak oleh seorang ahli waris tertentu melainkan berdasarkan kepada kedudukannya masing-masing. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai waris ... -
HAK WARIS ANAK INCEST TERHADAP HARTA ORANG TUA BIOLOGISNYA
(UNEJ, 2013)Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hubungan incest ialah kontak ... -
HAK WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA GUNA KAYA ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI
(UNEJ, 2014)Hukum adat waris adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari satu generasi manusia kepada keturunannya. ... -
HAK – HAK KESEHATAN PARA PEKERJA KONTRAK DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT CITRA HUSADA JEMBER
(UNEJ, 2013)Dalam setiap hubungan industrial, pastilah ada suatu hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Oleh karena itu sangat pentinglah menjaga hubungan yang mutualis dan dinamis di kedua pihak. Hak kesehatan setiap pekerja ... -
HAK – HAK PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI P.O. BOROBUDUR INDAH BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(UNEJ, 2013)Kecelakaan kerja yang umumnya dialami para pekerja dalam jenis usaha Pengangkutan Orang adalah kecelakaan di jalan raya. Jaminan perlindungan hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 ... -
HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014 DI INDONESIA DITINJAU DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA
(UNEJ, 2013)Persoalan politik dan perempuan telah menjadi isu global, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Persoalan ini disebabkan masyarakat yang telah dibentuk oleh budayanya masing-masing yang ... -
Hubungan antara Lamanya Menunggu Waktu Pensiun dan Tingkat Kecemasan pada Pegawai Negeri Sipil di Universitas Jember
(UNEj Press, 2015)Kecemasan merupakan keadaan relatif yang menggambarkan kondisi emosional berupa kombinasi antara pikiran dan perasaan yang tidak menyenangkan. Penyebab kecemasan pada pegawai adalah persiapan menjelang pensiun karena ... -
HUBUNGAN PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS APABILA SALAH SATU PIHAK MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG N0.1 TAHUN 1974
(UNEJ, 2013)Pengaturan hukum perkawinan. Berkaitan dengan perjanjian kawin, Persamaan antara undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KUHPerdata dalam suatu perjanjian kawin yaitu sama-sama memiliki hubungan pada pembagian harta waris, ... -
IMPLEMENTASI PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA TIDAK TETAP DI PTP NUSANTARA XI (PERSERO) – P.G. DJATIROTO BERDASARKAN PERMENAKER NOMOR 04/MEN/1994
(UNEJ, 2013)Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sehingga hak atas bekerja bagi seseorang adalah hak asasi yang wajib dijunjung tinggi dan ... -
IMPLEMENTASI PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN JEMBER DI TINJAU DARI PERPRES NO. 112 TAHUN 2007 JO. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 53/MDAG/ PER/12/2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
(UNEJ, 2013)Dalam Perpres No.112 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sering kali pemerintah di dalam menggunakan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 MENGENAI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER
(UNEJ, 2013)Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember menyatakan bahwa Penyelenggaraan pendidikan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar yang ditentukan ... -
Implikasi Hukum Dihapusnya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Dan Sekolah Bertaraf Internasional Oleh Mahkamah Konstitusi
(UNEJ, 2013)Pada tanggal 8 Januari 2013 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan No.5/PUU-X/2012, yang isinya mengabulkan permohonan untuk membatalkan ketetapan hukum yang melandasi pendirian rintisan sekolah bertaraf internasional ... -
JAMINAN PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
(UNEJ, 2013)Kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan merupakan hak dasar warga negara Indonesia yang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, hak memeluk agama dan berkeyakinan merupakan hak asasi yang bersifat hakiki dan universal, ... -
JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA KAJIAN YURIDIS MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAh KABUPATEN
(UNEJ, 2013)Proses pencalonan kepala desa di daerah Jember telah diatur didalam peraturan daerah Kabupaten Jember pasal 30 nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa. Jika dikaji lagi ayat perayat secara mendalam pada pasal 30 ... -
KAJIAN HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI BENDA BERGERAK
(UNEJ, 2013)Asas merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan, yang sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan ... -
KAJIAN HUKUM KEKUATAN AKTA RISALAH LELANG DALAM PERKARA PERDATA
(UNEJ, 2014)Akta Risalah Lelang merupakan Akta Authentik apabila dalam suatu proses lelang objek lelang laku terjual dan dibuat catatan dalam Risalah Lelang bahwa dalam penjualan ini tidak ada yang mengajukan sanggahan/Verzet sehingga ... -
KAJIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PENAGIH HUTANG KARTU KREDIT
(UNEJ, 2013)Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan melanggar hak orang lain demikian halnya dengan perbuatan yang dilakukan penagih hutang kartu kredit dalam pengihan hutang kartu kredit yang ...