Browsing SRA-Law by Title
Now showing items 176-195 of 296
-
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA
(UNEJ, 2013)Perkembangan industri perbankan tidak lepas dari adanya Bank Indonesia sebagai lembaga berwenang untuk melakukan pengawasan bank di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan peraturan ... -
Kewenangan Pejabat Lelang Kelas I Terhadap Jual Beli Lelang Obyek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet
(UNEJ, 2013)Pejabat lelang Kelas I dapat melakukan lelang eksekusi meliputi putusan/penetapan Pengadilan dan dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan itu selain lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Yang dimaksud ... -
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERKAITAN DENGAN BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
(UNEJ, 2013)Pemerintah daerah kabupaten, dalam menjalankan pemerintahan daerah kabupaten, memiliki kewenangan legislatif sekaligus kewenangan eksekutif. Kewenangan legislatif pemerintahan daerah kabupaten sebagai salah satu lembaga ... -
Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah
(UNEJ, 2013)Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin tumbuh. Pengadilan Agama sebagai salah satu aparat penegak keadilan di Indonesia telah ... -
KEWENANGANJAKSA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Mahkamah Agung RI no 196 K/AG/1994)
(UNEJ, 2013)Pembatalan perkawinan merupakan akibat tidak dipenuhinya syarat dan rukun perkawinan serta tidak dipenuhinya aturanaturan hukum yang mengatur tentang perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22-28 Undang-undang ... -
Klausul Perbuatan Melawan Hukum Yang Dapat Membatalkan Putusan Arbitase
(UNEJ, 2012)Pemeriksaan terhadap sengketa yang dilakukan oleh lembaga arbitrase berbeda dengan sidang pemeriksaan peradilan perdata yang terbuka untuk umum. Semua pemeriksaan terhadap sengketa melalui lembaga arbitrase harus dilakukan ... -
LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(UNEJ, 2013)Legitime portie bagi anak luar kawin yang diakui secara sah oleh ayah maupun ibu biologisnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menimbulkan hubungan hukum antara anak luar kawin yang diakui oleh ayah maupun ibu ... -
MANAJEMEN RISIKO DALAM LIKUIDITAS PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA
(UNEJ, 2013)Manajemen risiko likuiditas di bank syari'ah merupakan bagian dari asset dan liability manajemen yang secara umum bertujuan untuk menjaga likuiditas suatu bank syari'ah agar kegiatan operasional tetap berjalan dan kepercayaan ... -
MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM
(UNEJ, 2014)Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diatur di dalam Al-qur’an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah ... -
NAFKAH MASA TUNGGU ISTRI YANG DI TALAK BA'IN KUBRO DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(UNEJ, 2014)Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah. Kata nafaqah dalam al-Quran dapat dijumpai dalam surat At-Taubah ayat 54 dan 121. Dalam masalah pernikahan nafaqah berarti kewajiban suami terhadap istrinya ... -
NAFKAH MASA TUNGGU ISTRI YANG DI TALAK BA'IN KUBRO DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(UNEJ, 2014)Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah. Kata nafaqah dalam al-Quran dapat dijumpai dalam surat At-Taubah ayat 54 dan 121. Dalam masalah pernikahan nafaqah berarti kewajiban suami terhadap istrinya ... -
NALISIS YURIDIS KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1259/Pid.B/2010/PN.Jr) JURIDICAL ANALYSYS OF NEGLIGENCE IN A TRAFFIC ACCIDENT THAT RESULTED IN ANOTHER THAT (Verdict of Jember State Court Number : 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)
(UNEJ, 2013)Kelalaian atau Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan Undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa ... -
Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Berada Di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(UNEJ, 2014)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tata cara penggunaan tenaga kerja asing di indonesia dan sistematika penarikan pajak penghasilan yang diperoleh tenaga kerja asing selama bekerja di Indonesia, penelitian ... -
Pelaksanaan Arbitrase International di Indonesia
(UNEJ, 2013)Dalam hubungan hukum di bidang ekonomi yang bersifat global, subjek hukum tidak hanya dalam lingkup nasional melainkan sudah melewati batas Negara (internasional), pasti tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya sengketa. ... -
Pelaksanaan Penyitaan Objek Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(UNEJ, 2013)Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih di jumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya ... -
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) – PG SEMBORO DI DESA NOGOSARI, KABUPATEN JEMBER
(UNEJ, 2013)Perkembangan ekonomi menuju pasar bebas membuat semakin dominannya peran swasta dalam perekonomian suatu bangsa, sehingga peran perusahaan terutama perusahaan swasta dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi wajar dan ... -
PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT AKIBAT ADANYA UTANG YANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 704.K/Pdt.Sus/2012)
(UNEJ, 2013)Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang ... -
Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Hal Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(UNEJ, 2013)Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ... -
PEMBIAYAAN MODAL ERJA DENGAN AKAD IJARAH MUNTAHIYA BIT-TAMLIK PADA BANK SYARIAH
(UNEJ, 2013)Pembiayaan adalah transaksi penyedia dana atau barang serta fasilitas lain kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syariah. Bank syariah sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ... -
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PEKERJA HARIAN LEPAS DENGAN PERJANJIAN SECARA LISAN OLEH PENGUSAHA GARMENT DWI CIPTA ABADI ( Kajian Yuridis Putusan MA Nomor 632 K/PDT.SUS/2011)
(UNEJ, 2013)Hubungan Antara Pengusaha dengan Pekerja diharapkan harmonis agar tercipta hubungan kerja yang baik. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu berjalan harmonis melainkan dapat menimbulkan perselisihan. Undang-Undang ...