Show simple item record

dc.contributor.authorRindy Jayanti
dc.date.accessioned2014-01-21T04:06:21Z
dc.date.available2014-01-21T04:06:21Z
dc.date.issued2014-01-21
dc.identifier.nimNIM050910101177
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/19496
dc.description.abstractKosovo merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya adalah etnis Albania, sedangkan yang menjadi etnis minoritas adalah etnis Serbia. Sudah sejak lama kedua etnis ini memendam kebencian. Konflik yang terjadi antara etnis Serbia dan etnis Albania sudah terjadi sejak sebelum abad ke-19. Pada masa pemerintahan Josip Broz Tito, Kosovo diberikan keistimewaan berupa status otonomi khusus melalui Konstitusi 1974. Dengan adanya pemberian status otonomi khusus Kosovo membuat Serbia khawatir apabila Kosovo yang mayoritas penduduknya etnis Albania menuntut status republik penuh. Pada tahun 1987, Slobodan Milosevic terpilih menjadi Presiden Serbia menggantikan Tito yang berasal dari etnis Serbia. Tindakan awal yang dilakukan oleh Milosevic kepada Kosovo yaitu menghapus status otonomi serta membubarkan pemerintahan Kosovo dengan alasan untuk melindungi etnis Serbia yang menjadi etnis minoritas di Kosovo. Sejak saat itu, masyarakat etnis Albania di Kosovo yang mengalami diskriminasi, baik di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah Serbia. Hal ini memicu kemarahan etnis Albania di Kosovo, yang akhirnya membentuk gerakan nasionalis Kosovo Liberation Army (KLA) yang menginginkan kemerdekaan bagi Kosovo. Adanya KLA, membuat pemerintahan Serbia terdorong untuk mengambil tindakan represif berupa ethnic cleansing atau pembersihan etnis terhadap etnis Albania di Kosovo. Masyarakat etnis Albania banyak yang dibunuh, diperkosa, diusir dari Kosovo, dibakar rumahnya, dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa masyarakat etnis Albania di Kosovo menginginkan lepas dari Serbia dan mendapatkan kemerdekaan bagi Kosovo. Dewan Keamanan PBB akhirnya ikut serta dalam upaya menyelesaikan konflik di antara kedua etnis ini dengan membuat Resolusi nomor 1244 tahun 1999. Di dalam resolusi ini, PBB menetapkan untuk menghentikan sementara pemerintahan Serbia atas Kosovo dan juga menempatkan Kosovo berada di bawah United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). Akhirnya, sampai dengan munculnya Martti Ahtisaari yang mengusung sebuah proposal kemerdekaan bagi Kosovo. Pada tanggal 17 Februari 2008, deklarasi kemerdekaan Kosovo dibacakan oleh Perdana Kosovo, Menteri Hashim Tachi. Pembacaan deklarasi ini menandakan bahwa Kosovo telah merdeka dan melepaskan diri dari Serbia.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries050910101177;
dc.subjectKOSOVO, SERBIAen_US
dc.titleFAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KOSOVO MELEPASKAN DIRI DARI SERBIAen_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record