Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Tanah Ulayat Tanpa Persetujuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proyek Strategis Nasional Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke

Abstract

Skripsi ini mengkaji apakah penguasaan atau penggunaan tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat hukum adat dalam Proyek Strategis Nasional swasembada gula dan bioetanol di Merauke dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Tiga masalah dibahas: kedudukan hak ulayat sebagai kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum positif Indonesia, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasaan tersebut, serta bentuk pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi yang menyertainya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara deduktif. Unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterapkan pada subsumsi hipotetik atas fakta yang bersumber dari dokumen dan laporan publik mengenai PT Murni Nusantara Mandiri dan Suku Yei, dengan dua perusahaan lain sebagai pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat dilindungi sebagai kepentingan konstitusional dan keperdataan, serta bahwa undang-undang perkebunan mewajibkan musyawarah dan persetujuan sebelum tanah ulayat diserahkan. Penguasaan tanpa persetujuan dapat memenuhi kelima unsur perbuatan melawan hukum, sepanjang sifat ulayat tanah, ketiadaan persetujuan yang sah, dan hubungan kausal dengan kerugian terbukti. Pertanggungjawaban diarahkan pada pemulihan keadaan semula (restitutio in integrum), kemudian ganti rugi materiil dan immateriil serta pemulihan lingkungan apabila pemulihan tidak mungkin dilakukan. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi pengaturan dan verifikasi wilayah adat sebelum persetujuan pemanfaatan ruang dan izin usaha perkebunan diterbitkan.

Description

Finalisasi Maya_17 November 2026

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By