Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran dan Akibat Hukumnya Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Produk KREASI PT Pegadaian
Loading...
Files
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Fakultas Hukum
Abstract
Perkembangan lembaga keuangan nonbank di Indonesia mendorong lahirnya berbagai produk pembiayaan yang memberikan kemudahan kredit kepada masyarakat, salah satunya adalah produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada PT Pegadaian. Dalam praktiknya, PT Pegadaian menggunakan surat pernyataan pembayaran angsuran yang diciptakan di bawah tangan sebagai bagian dari korelasi hukum antara debitur dan kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dimanfaatkan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- XVII/2019.Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk KREASI PT Pegadaian termasuk dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia karena menggunakan benda bergerak milik debitur sebagai objek jaminan dengan tetap berada dalam penguasaan debitur. Selanjutnya, surat pernyataan pembayaran angsuran yang digunakan oleh PT Pegadaian merupakan akta di bawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian jika diakui oleh para pihak. Surat tersebut tidak dapat disamakan dengan akta otentik dikarenakan tidak dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia hanya dapat diperoleh apabila jaminan dibuat dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan sehingga melahirkan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai title eksekutorial. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan dengan cara sepihak oleh kreditur tanpa adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Description
Finalisasi November 2026_Yudi
