Rekonstruksi Sistem Peradilan Etika dalam Lingkaran Kekuasaan Legislatif

Abstract

Pelanggaran etika dalam lingkaran kekuasaan legislatif menjadi problematika yang sulit diatasi dan terus berkembang massif, sehingga diperlukan penegakan etika. Namun demikian, penegakan etika dalam lingkaran kekuasaan legislatif masih menyisakan permasalahan. Penelitian ini melakukan telaah urgensi rekonstruksi sistem peradilan etika dalam lingkaran kekuasaan legislatif. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji strategi dan format ideal sistem peradilan etika dalam lingkaran kekuasaan legislatif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kombinasi penelitian hukum doktrinal dan penelitian berorientasi pembaruan (reform oriented research) dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hal. Secara filosofis, Pancasila tidak boleh hanya dimaknai sebagai source of law, tetapi juga sebagai source of ethics, karena dalam 5 (lima) sila Pancasila selain terkandung nilai-nilai rule of law juga memuat nilai-nilai rule of ethic. Secara sosiologis, sistem peradilan etika dalam lingkaran kekuasaan legislatif masih belum ideal, karena penegakan etika masih dilaksanakan secara fungsional tertutup. Secara yuridis, terbuka lebar peluang bagi Indonesia untuk membangun sebuah sistem peradilan etika yang ideal dalam lingkaran kekuasaan legislatif. Sebab, UUD NRI 1945 melalui konstruksi pasal-pasalnya juga mengandung norma-norma etika atau unsur rule of ethic. UUD NRI 1945 dan TAP MPR VI/MPR/2001 memerintahkan negara untuk memberikan akomodasi sistem peradilan etika yang ideal. Dengan demikian, rekonstruksi sistem peradilan etika untuk menciptakan penegakan etika secara ideal dan fungsional terbuka sangat dibutuhkan. Rekonstruksi sistem peradilan etika dalam lingkaran kekuasaan legislatif dilakukan terhadap lembaga etik, etika materiil, dan etika formil.

Description

Finalisasi Maya_10 November 2026

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By