Nasionalisasi dan Kehidupan Buruh Kopi De Karanganjar Koffieplantage di Blitar, 1957–1966

Abstract

Pemberlakuan Agrarische Wet 1870 mendorong masuknya modal swasta Barat ke wilayah pedalaman Hindia Belanda, salah satunya melahirkan De Karanganjar Koffieplantage di Blitar pada tahun 1874 oleh H.J. Velsink. Perkebunan ini mengalami berbagai perubahan akibat pergantian kekuasaan dan kebijakan politik hingga akhirnya dinasionalisasi pada tahun 1957 sebagai bagian dari kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah sistem kepemilikan dan pengelolaan perkebunan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial ekonomi buruh kopi yang bergantung pada aktivitas perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses nasionalisasi De Karanganjar Koffieplantage, perkembangan perkebunan selama tahun 1957–1966, serta kondisi sosial ekonomi buruh kopi setelah perubahan pengelolaan perkebunan.Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian diperoleh melalui arsip, dokumen perkebunan, laporan pemerintah, data statistik, hasil wawancara dengan buruh kopi dan masyarakat sekitar, serta berbagai sumber pustaka yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasionalisasi membawa perubahan terhadap sistem kepemilikan dan pengelolaan perkebunan tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kondisi sosial ekonomi buruh kopi dipengaruhi oleh sistem pengupahan, kesempatan kerja, serta kebijakan perusahaan dalam mengatur tenaga kerja selama masa transisi pengelolaan. Selain memberikan sumber pendapatan bagi buruh, perkebunan juga membentuk hubungan sosial, solidaritas antarpekerja, dan pola kehidupan masyarakat yang bergantung pada aktivitas perkebunan. Dengan demikian, nasionalisasi tidak hanya mengubah aspek kelembagaan perkebunan, tetapi juga memengaruhi dinamika kehidupan buruh kopi di De Karanganjar Koffieplantage selama tahun 1957–1966.