Search
Now showing items 4911-4920 of 4951
Tanggung Jawab Lessor Dalam Perjanjian Leasing Dengan Sistem Operating Lease
(FAKULTAS HUKUM, 2019-12-19)
Selama ini yang kita ketahui mengenai leasing adalah sistem pembiayaan yang sangat menguntungkan pihak lessee selaku pengguna barang modal dan tentunya juga dapat menguntungkan pihak-pihak lainnya yang juga terlibat dalam ...
Peran Dan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Menuju Clean Government
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013-06-28)
Latar belakang skripsi ini adalah gambaran dalam pelaksanaan pelayanan
publik sering kali pemerintah di dalam menggunakan kewenangannya yang telah
di atur oleh undang-undang tidak sesuai dengan dengan apa yang di ...
Pertanggungjawaban Pegawai Pemasyarakatan pada Saat Lalai Melaksanakan Tugas
(Fakultas Hukum, 2019-04-10)
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan suatu lembaga yang
berbeda, karena pada dasarnya Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu
organisasi formal (instansi pemerintah) atau lembaga yang ditugaskan untuk
menampung ...
Analisis Yuridis Sengketa Merek Dagang "Holland Bakery" (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 PK/N/HaKI/2003)
(2014-01-28)
Merek dagang adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang mampu
membedakan barang atau jasa dari satu badan ke badan usaha lain. Tanda tersebut
meliputi kata, termasuk nama perorangan, surat, angka, unsur-unsur ...
Prinsip Kemanfaatan pada Akad Musyarakah Mutanaqishah
(Fakultas Hukum, 2019-03-26)
Pembiayaan rumah menggunakan akad musyarakah mutanaqishah. Terdapat
unsur kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau
asset, yang akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara ...
Kajian Yuridis Pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-undang
(2015-12-07)
Negara Indonesia secara resmi mengakui adanya simpul jaringan teroris ketika terjadinya peledakan bom di beberapa tempat, puncaknya yang terjadi di Legian Kuta Bali pada tanggal 12 oktober 2002 sehingga pemerintah menerbitkan ...
Pengaruh Model Problem Based Instruction disertai Modul Terhadap Sikap Ilmiah dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VIII SMPN 14 Jember
(2015-12-11)
IPA dalam pembelajaran atau pelaksanaan pendidikan tidak hanya menyangkut dua aspek proses dan produk, tetapi lebih dari itu, dalam aspek proses diharapkan dapat munculnya sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini meliputi objektif, ...
Akibat Hukum Keterlambatan Pengesahan RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Bagi Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jember
(2018-06-22)
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang didalamnya mencakup tentang
Anggaran Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber
dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, Dana Alokasi ...
Perjanjian Waralaba dan Akibat Hukumnya jika Terjadi Wanprestasi
(2014-01-21)
Salah satu sistem pengembangan usaha yang cukup terkenal saat ini di Indonesia adalah sistem franchise atau dalam Bahasa
Indonesia lebih dikenal dengan sistem Waralaba. Waralaba adalah hak khusus yang di miliki oleh ...
Kewajiban Pabrik Kelapa Sawit untuk Memenuhi Bahan Baku 20% dari Kebun Sendiri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(FAKULTAS HUKUM, 2019-07-19)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan membawa suatu konsekuensi dalam pengaturan tentang kewajiban bahan baku 20% (dua puluh perseratus) dari kebun sendiri sehingga beberapa ketentuan dalam Permentan Nomor ...