Search
Now showing items 141-150 of 276
Konsep Deferred Prosecution Agreement (Perjanjian Penangguhan Penuntutan) sebagai Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi
(Fakultas Hukum, 2023-05-30)
Korporasi memiliki andil yang penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Namun demikian, kehadiran korporasi juga kerap melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Pada saat ini, pemidanaan terhadap ...
Kepastian Hukum Terhadap Pencipta Lukisan dalam Aplikasi Pinterest
(Fakultas Hukum, 2023-06-15)
Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan ...
Analisis Putusan Kasasi Dalam Tindak Pidana Penadahan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 545 K/Pid/2019)
(Fakultas Ilmu Hukum, 2023-06-22)
Pemeriksaan dan dalam menjatuhkan putusan oleh Mahkamah Agung harus sesuai dengan pengajuan dari pihak yang mengajukan kasasi, mengingat Mahkamah Agung berperan sebagai judex juris memiliki kewenangan yang diberikan guna ...
Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Penyidik Polri (Studi Di Wilayah Hukum Polres Jember)
(Fakultas Hukum, 2023-09-21)
Penelitian ini memiliki tujuan jangka panjang untuk mengetahui apakah semua tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat diterapkan pendekatan keadilan restoratif oleh penyidik Polres Jember di wilayah hukum Polres Jember. ...
Perlindungan Konsumen atas Ketiadaan Informasi Kandungan Kadar Gula, Garam, dan Lemak pada Media Informasi dan Promosi Produk Minuman Siap Saji
(Fakultas Hukum, 2023-09-04)
Saat ini telah terjadi perkembangan dan modernisasi teknologi yang pesat.
Perkembangan tersebut berpengaruh pada pergeseran pola hidup serta pola
konsumsi masyarakat. Kini masyarakat cenderung lebih memilih dan menikmati ...
Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Ditinjau dari Polluter-Pays Principle
(Fakultas Hukum, 2023-05-30)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian polluter-pays principle (PPP) sebagai salah satu asas dari UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) yang mengatur salah satu kewajiban pencemar lingkungan dengan PPP dari ...
HAK MILIK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEHILANGAN STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM, 2023-08-03)
Hak milik diperuntukkan bagi warga negara Indonesia, baik untuk tanah
maupun keperluan membangun sesuatu tanah. Ketidaktahuan masyarakat akan
hukum mengenai pertanahan dan dampak yang ditimbulkan jika pihak yang tidak
tepat ...
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Batik Motif Geometri Bakopi Jember
(Fakultas Hukum, 2023-06-13)
Kabupaten Jember dikenal sebagai daerah yang memiliki beberapa komoditas unggulan, seperti tembakau, kopi, dan kakao. Komoditas-komoditas ini diwujudkan dalam sebuah karya batik yang disebut Batik Geometri Bakopi, yang ...
Perlindungan Hukum Terhadap Merek Pakaian Olahraga NotoSports Yang Digunakan Tanpa Hak Oleh Ryo Digital Printing
(Fakultas Hukum, 2023-05-10)
Merek memiliki peranan yang penting dalam dunia bisnis. Memproduksi suatu barang
yang terdapat merek milik orang lain tanpa seizin pemilik merek adalah salah satu
pelanggaran hukum tentang Hak Merek, karena jika pemilik ...
Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Surat Dakwaan Dan Testimonium De Auditu Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Mjk)
(Fakultas Hukum, 2023-10-05)
Adanya beberapa peraturan yang mengatur tentang aborsi membuat
penegak hukum harus lebih teliti dalam menggunakan pasal yang akan
didakwakan kepada pelaku. Kemudian pada proses pembuktian dalam
persidangan terdapat ...