Search
Now showing items 151-160 of 328
AKIBAT HUKUM BAGI TERTANGGUNG AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI ASURANSI JIWA PRUSAFE GUARD
(2017-03-23)
Pengaturan asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Asuransi). Pada dasarnya asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau ...
KAJIAN FUNGSI PENGAWASAN PREVENTIF GUBERNUR DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA
(2017-03-22)
Pemerintahan di Negara Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hubungan penyelenggaraan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hubungan penyelenggaraan pemerintahan itu harus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik ...
HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PROSES PENGISIAN JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(2017-04-06)
Pada Tanggal 3 Juli 2015 Presiden Jokowi resmi melantik Jenderal Tentara
Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Nasional
Indonesia menggantikan Jenderal Moeldoko yang telah memasuki masa pensiun.
Pelantikan ...
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PUTUSAN NOMOR 119/Pid.Sus/2015/PN.TUL)
(2017-11-16)
Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Dakwaan dengan Pasal 2 Ayat (1) UU. No 12/Drt/1951 Tentang senjata
tajam dan bahan peledak dan ke Pasal ...
AKIBAT HUKUM PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN TERHADAP PEWARISAN (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No: 29/PDT.P/2011/PN.CLP.)
(2017-03-30)
Permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi ini yang pertama mengenai pertimbangan hukum hakim pada penetapan: 29/PDT.P/2011/PN.CLP. dalam mengabulkan permohonan penetapan anak luar kawin menjadi anak sah telah ...
KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(2017-11-27)
Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara hukum atau Rechstaat yang berbentuk republik. Sebagai negara hukum, Indonesia dalam melaksanakan pemerintahaanya berdasar keapada Pancasila dan Undang-Undang ...
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN KETENTUAN PASAL 56 KUHAP MENGENAI BANTUAN PENASIHAT HUKUM DI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERADILAN
(2017-11-15)
Pasal 56 KUHAP mengatur bahwa pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, namun pada kenyataannya pejabat ...
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA ATAS ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT (Studi Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2015/PA.Jr)
(2017-04-19)
Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu tujuan
umum dan tujuan khusus : Tujuan umum penelitian ini dapat diuraikan : Sebagai
salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ...
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN (PUTUSAN NOMOR: 25/Pid.Sus.Anak /2013/PN.Pl)
(2017-03-21)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah mengatur ketentuan memasukkan barang kedalam daerah pabean termasuk sanksi pidana tetapi tidak dapat membuat ...
KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ORANG BATAK TOBA DI PERANTAUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK
(2017-03-23)
Perkawinan menurut adat batak Toba mengatur tentang bentuk perkawinan dan pelaksanaan perkawinan suku Toba yang diawali dari acara pinangan yang dilakukan oleh seorang telangkai (seorang perantara), dan dilanjutkan dengan ...