Browsing UT-Faculty of Law by Author "FADHILAH, Nurul Laili"
Now showing items 1-20 of 33
-
Akibat Hukum Kekosongan Jabatan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
NATALIA, Stefani Bella (Fakultas Hukum, 2020-09-04)Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, yang dalam hal ini menuntut pemerintah Indonesia untuk memiliki sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah pertanahan di ... -
Analisis Yuridis Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Hukum Administratif
FAFILIA, Friska Dwi (2019)Bagi bangsa Indonesia bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmurran rakyat. Seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 30 yang dimana ... -
Asas Hubungan Antara Tanah dengan Bangunan dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya yang Digunakan dalam Pembangunan Rumah Susun di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
SURBAKTI, Levia Christi Br (2018-11-22)Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dalam rangka peningkatan daya guna tanah serta mengefektifkan penggunaan tanah terutama di daerah-daerah berpenduduk padat ... -
Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Buleleng
ANDINI, Sintia Dwi Nur (FAKULTAS HUKUM, 2020-02-03)Tanah merupakan hal yang sangat mendasar dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia, karenanya untuk menjamin kepastian hukum suatu hak atas tanah perlu diadakan suatu pendaftaran tanah, dalam pendaftaran ... -
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penerbitan Sertipikat Tanah
DARMAWAN, Ridho Ivan (2019-05-07)Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan peundang-undangan yang ada di Indonesia, salah satunya dalam peraturan pendaftaran hak atas tanah, dan ... -
Bentuk Penyelesaian Sengketa Pertanahan Yang Dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi
DEWI, Rizky Permata (2018-11-22)Permasalahan tanah yang terjadi di tengah masyarakat tidak hanya dalam lingkup keluarga saja, namun juga terjadi pada pelaku usaha dan masyarakat serta dapat melibatkan pemerintah. Seperti halnya beberapa permasalahan tanah ... -
Hak Memilih Warga Negara Dengan Status Kewarganegaraan Ganda Dalam Pemilihan Umum
JAENURI, Mohamad (2019-09-25)Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Hukum pemilu di Indonesia tidak mengatur anak berkewarganegaraan ganda memiliki hak pilih atau tidak dan karenanya bisa menjadi pemilih dalam pemilu di ... -
Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Atas Tanah
PERMATASARI, Aulia Citra (FAKULTAS HUKUM, 2020-06-19)Hak pakai adalah tanah yang diperuntukkan untuk digunakan dan dipungut hasil tanahnya dimana status tanah tersebut dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajibannya ditentukan oleh ... -
Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Juridical Study of Constitutional Court Verdict No.85/Puuxi/2013 Related to the Constitutional Review of Law Number 7 Year 2004 on Water Resources
PURWANINGTYAS, Lovika augusta (2019-08-26)Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka turut tidak berlakulah seluruh peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaanya. Persoalan ... -
Kajian Yuridis Terhadap Peranan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal
ROSYID, Fawaid (2019)Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang bersifat independen yang di bentuk melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal tentang penyiaran di Indonesia. ... -
Kajian YuridissPutusansMahkamah KonstitusisNomor 47/PUU-XIV/2016 Berkaitan Kepesertaan Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
SALIM, Muhammad Rudy (2019-04-25)Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulanSsebagaiSberikut: 1. DasarSPertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUUXIV/2016 menolak perkara ... -
Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Backlog Perumahan)
AGUSTRIANA, Diah (2018-11-08)Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga ... -
Kekuatan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Tanpa Adanya Akta Jual Beli
PUTRI, Sukma Edy (FAKULTAS HUKUM, 2020-01-08)Perolehan hak atas tanah lebih sering dilakukan dengan pemindahan hak, yaitu melalui jual beli. Pengertian jual beli dalam pengertian sehari hari dapat diartikan, dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang ... -
Kepemilikan Bangunan Rumah Susun Yang Berstatus Hak Guna Bangunan DI Atas Tanah Hak Pengelolaan
HABIBI, Rizqi Nur (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-01-16)Perumahan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut akan perumahan dan permukiman pemerintah dihadapkan dalam permasalahan ... -
Kepemilikan Bangunan Rumah Susun Yang Berstatus Hak Guna Bangunan DI Atas Tanah Hak Pengelolaan
HABIBI, Rizqi Nur (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-01-16)Perumahan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut akan perumahan dan permukiman pemerintah dihadapkan dalam permasalahan ... -
Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur di Bidang Pendidikan
BAHRUDIN, Muhammad Elyas (2019)Kemitraan antara pemerintah dan swasta diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan mengetahui keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Program ini membuka kesempatan bagi swasta untuk berpartisipasi ... -
Pembuktian Status Tanah Eigendom Verponding Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Analisis Putusan Nomor 167 Kasasi Tun 2017
PRAWESTI, Astri Intan (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-07-24)UUPA Pasal 19 Ayat (1) dengan menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menruut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. ... -
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
KINANTY, Sastra Kris (2019-09-04)Pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ... -
Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
BUANA, Daniel Dio Nugra (2019-04-05)Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu baik berupa makan maupun minum. Semakin baik pelayanan yang diberikan suatu restoran, ... -
Pengaruh Tenaga Kerja Asing Bagi Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Jeber
PANAE, Arteeko (2019-07-26)Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Maka dalam penelitian hukum terdapat ...