Search
Now showing items 1-10 of 13
Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Sebagai Pejabat Pemerintah
(2018-07-30)
Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, keberadaannya
didasarkan pada wilayah kerja di Kecamatan karena jabatannya. Dalam hal yang
bersangkutan berkedudukan sebagai kepala wilayah sebagaimana diatur dalam ...
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Notaris Pengganti Jika Notarisnya Cuti dan Diangkat Menjadi Pejabat Negara
(2019-07-13)
Dalam praktiknya, notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang
lazimnya adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantornya. Notaris
menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pengganti, sehingga dalam
penguasaan ...
Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Tumpang Tindih (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 138/K/Tun/2010)
(2019)
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat
didalamya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan yang ...
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Program Tax Amnesty
(2019)
Dalam kaitannya dengan kepastian hukum mengenai ketentuan Notaris
merahasiakan isi akta termasuk para pihak dalam akta tersebut tidak
melawan hukum, hal ini berdasarkan pasal 4, Pasal 16 ayat (1huruf f) dan
Pasal 54 ...
Prinsip Kepastian Hukum Pemberian Kuasa Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Secara Lisan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-25)
emberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi,
pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kekuasaan
kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan
suatu ...
Prinsip Kepastian Hukum Akta Notaris yang Dibuat dalam Bahasa Asing
(Fakultas Hukum, 2019-07-23)
Sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia seperti yang diikrarkan dalam
Sumpah Pemuda dan dinyatakan dalam UUD 1945, serta lebih khusus dipertegas
lagi di dalam UU No. 24 Tahun 2009 semua produk hukum dan perundangundangan ...
Prinsip Kepastian Hukum Hak atas Informasi Lingkungan Hidup dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
(Fakultas Hukum, 2022-05-09)
Krisis lingkungan hidup yang saat ini melanda dunia merupakan hasil dari
eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan
dan pencemaran lingkungan hidup. Keterbatasan masyarakat untuk ...
Prinsip Kepastian Hukum Atas Adanya Penerbitan Sertipikat Ganda Hak Milik Atas Tanah
(Fakultas Hukum, 2022-06-10)
Kewenangan menerbitkan sertipikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN
RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas
tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kewenangan penerbitan sertipikat
diberikan ...
Konsolidasi Tanah Terhadap Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 Dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
(Fakultas Hukum, 2024-01-22)
Menuju akhir tahun 2021 gunung Semeru yang terletak di Lumajang dan Malang ini mengalami erupsi yang disertai guguran lava dan awan panas yang merusak rumah-rumah warga dan lingkungan sekitarnya menyebabkan lahan dan rumah ...
Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik dan Kaitannya dengan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo
(Fakultas Hukum, 2024-07-23)
Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi terus berkembang pesat pada era saat ini, perkembangan ini terjadi dalam berbagai bidang di kehidupan masyarakat, salah satunya pada pekerjaan notaris. Notaris dalam ...