Kepastian Hukum Penanam Modal Asing terhadap Penggunaan Hak Guna Usaha dalam Kegiatan Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara

Abstract

Pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek strategis nasional yang membutuhkan dukungan investasi jangka panjang, termasuk dari penanam modal asing. Salah satu instrumen hukum penting dalam penguasaan tanah untuk kegiatan investasi adalah Hak Guna Usaha (HGU). Namun, pengaturan mengenai HGU mengalami disharmonisasi. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur HGU dengan durasi maksimal 95 tahun, sedangkan Undang-Undang IKN memperbolehkan pemberian hingga 190 tahun melalui dua siklus. Perbedaan ini menimbulkan konflik norma dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor asing terkait kepastian hak atas tanah, perlindungan hukum jangka panjang, serta risiko sengketa agraria. Ketidakpastian ini diperparah oleh belum adanya peraturan teknis yang secara rinci mengatur mekanisme, syarat, dan batasan pemberian HGU oleh Otorita IKN. Kondisi tersebut berdampak pada kredibilitas hukum dan menurunkan daya tarik investasi asing di wilayah IKN. Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama, yaitu: bagaimana pengaturan penggunaan HGU bagi penanam modal asing di IKN, bagaimana kepastian hukum atas penggunaan HGU dapat diwujudkan, dan apa akibat hukum yang timbul bagi penanam modal asing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum, menganalisis kepastian hukum yang diberikan, dan menilai implikasi hukum yang muncul akibat disharmonisasi norma. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri dari UUPA, UU IKN, dan peraturan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan secara deskriptifanalitis untuk menilai sinkronisasi norma, implikasi hukum, dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada investor asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara UUPA dan UU IKN yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor asing. Walaupun UU IKN bertujuan meningkatkan daya tarik investasi melalui pemberian konsesi lebih panjang, ketentuan tersebut bertentangan dengan UUPA sebagai hukum dasar agraria nasional. Konflik norma ini menimbulkan keraguan atas keberlakuan hak atas tanah di IKN, khususnya dalam jangka panjang. Hal ini juga diperburuk dengan belum terbitnya peraturan pelaksana teknis yang seharusnya memberikan pedoman jelas terkait mekanisme pemberian HGU. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum idealnya harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, namun unsur-unsur tersebut belum terpenuhi dalam konteks pengaturan HGU di IKN. Akibatnya, investor asing menghadapi risiko hukum yang tinggi, seperti tumpang tindih klaim hak, potensi sengketa agraria, lemahnya perlindungan kontraktual, dan menurunnya kepercayaan pada iklim investasi di IKN.