Analisis Yuridis Kedudukan Alat Bukti Pengamatan Hakim dalam Sistem Pembuktian KUHAP Baru (Undang-Unndang Nomor 20 Tahun 2025)

Abstract

Pengamatan hakim yang sejatinya merupakan tugas dan fungsi inheren seorang hakim dalam menjalankan tugasnya kini mendapatkan landasan yuridis sebagai alat bukti yang sah digunakan dalam persidangan perkara pidana pasca berlakunya UU 20/2025 (KUHAP Baru). Polemik yuridis yang menjadi dasar penelitian ini berkenaan dengan kedudukan pengamatan hakim yang dipandang hanya sebatas alat bukti pendukung oleh para ahli hukum pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dielaborasi dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa pengamatan hakim bukanlah fungsi baru melainkan unsur inheren yang telah melekat dalam setiap proses peradilan pidana. Kedua, alat bukti pengamatan hakim bersifat omnipresent dan selalu hadir dalam seluruh jenis putusan pidana dengan kedudukan dualistik, yakni konfirmatif sebagai penguat alat bukti lain, dan determinatif sebagai fondasi utama ketika alat bukti konvensional tidak cukup membentuk keyakinan hakim.