Show simple item record

dc.contributor.authorOlisiyah Alifah
dc.date.accessioned2014-01-16T13:01:41Z
dc.date.available2014-01-16T13:01:41Z
dc.date.issued2014-01-16
dc.identifier.nimNIM000910201089
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/15495
dc.description.abstractSeiring dengan perkembangan hidup masyarakat Indonesia yang lebih dinamis menurut adanya peranan dari daerah untuk dapat membangun dirinya sendiri tanpa lagi harus bergantung kepada pemerintah pusat menjadi sebuah awal ditetapkannya penerapan otonomi daerah yang ada di Indonesia. Maka pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan public memberikan pelayanan public merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan, sesuai dengan perkembangan harapan public yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan public. Hal tersebut sesuai dengan pedoman umum pelayanan penyelenggaraan pelayanan public yang tertera dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang hakekat pelayanan public. Namun kenyataan yang ada di tengah masyarakat bahwa kebijakan untuk mewujudkan sebuah birokrasi yang sempurna dan tidak berpihak dalam penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan, ternyata dalam prakteknya banyak mengalami hambatan. Keluhan tersebut terjadi pada salah satu pelayanan yaitu pelayanan pembuatan Kartu Antar Kerja (AK 1) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang. Ketika jumlah pencaker yang sekaligus merupakan jumlah pencari Kartu Antar Kerja (AK 1) mengalami peningkatan seperti pada jumlah angka pencari kerja periode Januari s/d Maret di tahun 2006 mencapai 4450 orang. Kemudian yang menjadi masalah adalah ketika jumlah mencapai angka yang tinggi maka pelayanan yang dirasakan adalah pelayanan yang tidak maksimal. Hal tersebut vii ditunjukkan dengan adanya antrian panjang dengan waktu penyelesaian yang cukup lama bahkan melebihi dari standar penyelesaian pembuatan kartu AK 1. hal inilah yang menjadi fenomena yang menarik sehingga merasa perlu dibahas oleh penulis. Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa tinggi Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Antar Kerja (AK 1) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Lumajang. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Service Quality yakni untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan. Dalam mode ini didasarkan pada beberapa item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan. Kesenjangan antara harapan dan persepsi tersebut dilihat berdasarkan lima dimensi kualitas yang dapat dinilai oleh para pelanggan, yaitu ; Dimensi Bukti Langsung (tangibles), Dimensi Keandalan (reliability), Dimensi Daya Tanggap (responsiveness), Dimensi Jaminan (assurance), Dimensi Empati (emphaty). Adapun hasil penelitian yang diperoleh melalui hasil perhitungan menggunakan model ServQual tersebut diketahui dengan hasil yang positif dengan nilai 0,9. hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Antar Kerja (AK 1) sangat baik . yang artinya kualitas pelayanan pembuatan kartu AK 1 dapat dipenuhi atau sesuai dengan apa yang dirasakan dan dipersepsikan oleh pelanggan/pemohonen_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries000910201089;
dc.subjectPELAYANAN PEMBUATAN KARTU ANTAR KERJA (AK 1)en_US
dc.titleKUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU ANTAR KERJA (AK 1) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI KABUPATEN LUMAJANGen_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record