Browsing UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana) by Title
Now showing items 25358-25377 of 61697
-
KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II DALAM MEMBUAT AKTA RISALAH LELANG
(2013-12-13)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta Otentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Lelang Kelas II pada dasarnya sangat dimungkinkan, mengingat Notaris sebagai Pejabat Lelang merupakan ... -
KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MEMBUAT AKTA KOPERASI
(2016-01-26)Istilah akta sudah tidak asing lagi bagi tiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Suatu tulisan dapat dimasukkan dalam kategori akta jika tulisan tersebut sengaja dibuat dan ditandatangani. Untuk mempermudah ... -
KEWENANGAN OT ORITAS JASA KE UANGAN DALAM SISTEM PEN GAWASAN PERBAN KAN DI INDONESIA
(2014-01-24)RINGKASAN Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dengan tugas pengawasan bank ya ng beralih da ... -
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA
(2013-12-13)Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dengan tugas pengawasan bank yang beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa ... -
Kewenangan Otoritas Jasa Keungan dalam Transformasi Badan Kredit Desa menjadi Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Jember
(FAKULTAS HUKUM, 2019-12-19)Penulisan skripsi ini berjudul kewenangan otoritas jasa keuangan dalam transformasi badan kredit desa menjadi lembaga keuangan mikro di Kabupaten Jember ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perlunya penguatan ... -
KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS I TERHADAP JUAL BELI LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET
(2013-12-05)Lembaga yang bertugas mengurus piutang Negara disebut Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Untuk mengefektifkan pelaksanaan ... -
Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik
(Fakultas Ilmu Hukum, 2023-06-27)Keberadaan PPAT dalam Hak Tanggungan adalah selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan ... -
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH DALAM PROYEK PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(2018-07-04)Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah mengambil sebuah langkah untuk memanfaatkan ruang bawah tanah sebagai pembangunan sistem transportasi umum masal yang dikenal sebagai Mass Rapid Transit (yang ... -
Kewenangan Pemegang Saham Mengajukan Audit Terhadap Perseroan Atas Dugaan Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Direksi
(2019-04-26)Kewenangan pemegang saham mengajukan audit terhadap perseroan atas dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ... -
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Antar Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(2017-11-28)Kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut ... -
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2017-10-30)Peraturan Daerah merupakan instrument peraturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam melakukan segala urusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dalam hal ini peraturan tersebut menjadi aturan yang ... -
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN TANAH DI KABUPATEN JEMBER DI ERA OTONOMI DAERAH
(2016-01-06)Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang diaplikasikan oleh rumusan masalah dalam skripsi ini. -
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERKAITAN DENGAN BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
(2014-01-23)Kesimpulan dalam skripsi ini adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam membentuk peraturan daerah kabupaten meliputi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah ... -
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2015-12-17)Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Pasal 24A ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menyatakan bahwa calon Hakim Agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada ... -
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang atas Pajak Pertambangan Pasir
(FAKULTAS HUKUM, 2021-07-23)Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi baliwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengantur dan mengurus sendiri urusan ... -
Kewenangan Pemerintah dalam Redistribusi Tanah untuk Rakyat
(Fakultas Hukum, 2020-07-29)Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah ... -
Kewenangan Pemerintah dalam Redistriusi Tanah untuk Rakyat
(Fakultas Hukum, 2020-09-09)Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah ... -
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(2015-04-06)Pembangunan Desa juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan ... -
KEWENANGAN PEMERINTAH MEMBINA KOPERASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (PERKASSA) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
(2013-12-03)Pemerintah berperan penting dalam pembinaan koperasi Indonesia. Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (LN Republik Indonesia No 116 TLN Republik Indonesia No 3502 Th 1992) terdapat beberapa pasal ... -
Kewenangan Pemerintah Membina Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Perkassa) Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
(2014-01-24)Pemerintah berperan penting dalam pembinaan koperasi Indonesia. Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (LN Republik Indonesia No 116 TLN Republik Indonesia No 3502 Th 1992) terdapat beberapa pasal ...