Browsing UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana) by Title
Now showing items 23997-24016 of 61695
-
“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pekerja Dibawah Umur” Criminal Law Policy on Child Protection from Child Exploitation
(2019-08-13)Anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Pada dasarnya, anak tergolong dalam kelompok rentan sehingga perlindungan terhadap anak dibutuhkan dalam masa ... -
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Perempuan Korban Penganiayaan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2004-06-30)Penelitian Ini Menjelaskan Tantang Apakah Hukum Pidana Positif Telah Mengatur Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Perempuan Korban Penganiayaan -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SYARAT PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
(2013-12-05)Perubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru untuk senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat, termasuk ketentuan mengenai remisi. Korupsi yang dianggap sebagai extra ordinary ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBAWA ATAU MENTRANSFER UANG HASIL PERJUDIAN KE INDONESIA
(2013-12-03)Di Indonesia, segala jenis maupun bentuk perjudian dilarang oleh perundang-undangan. Perjudian juga merupakan salah satu dari tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Akan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBAWA ATAU MENTRANSFER UANG HASIL PERJUDIAN KE INDONESIA
(2013-09-20)Permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini ada 2, yang pertama apakah seseorang atau pelaku yang membawa atau mentransfer uang hasil perjudian ke Indonesia dari negara lain yang melegalkan perjudian merupakan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYEBARAN SPAM MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)
(2014-04-15)Kesimpulan dari analisis atas permasalahan yang dibahas adalah kesatu, perbuatan penyebaran spam melalui SMS tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Walaupun di dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan ... -
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Anak Dari Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
(2018-11-19)Anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Pada dasarnya, anak tergolong dalam kelompok rentan sehingga perlindungan terhadap anak dibutuhkan dalam ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ERUSAKAN SITUS PEMERINTAH OLEH CRAKER BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(2014-01-22)Cyber crime merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang lahir karena adanya perkembangan teknologi. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang tergolong seriuos crime karena korban tindak pidana jenis ini bisa ... -
Kebijakan IMF terhadap perekonomian Indonesia pada masa kritis
(2016-05-11)Selama 32 tahun dibawah rezim Soeharto, Indonesia menggunakan sistem neraca pembayaran berimbang.Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang fantastis sekitar 7% per tahun. Indonesia termasuk salah satu kelompok negara dengan ... -
Kebijakan Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Negatif China – ASEAN Free Trade Area (CAFTA)
(2016-11-16)Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang terikat kerjasama dengan China melalui perjanjian China-ASEAN Ftree Trade Area (CAFTA). Kerjasama ini seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia ... -
Kebijakan Indonesia dalam Mengatasi Dampak Negatif China – ASEAN Free Trade Area (CAFTA)
(2017-03-23)Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang terikat kerjasama dengan China melalui perjanjian China-ASEAN Ftree Trade Area (CAFTA). Kerjasama ini seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia ... -
KEBIJAKAN INDONESIA MEMBELI MINYAK DARI SONANGOL EP - ANGOLA
(2017-11-10)Pembelian minyak Indonesia langsung dari Sonangol EP Angola yang notabennya merupakan perusahaan nasional yang menangani minyak di negara Angola. Pembelian minyak indonesia dari sonangol EP Angola Tersebut juga merupakan ... -
Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)
(2014-01-27)Berhasil ditandatanganinya ketentuan hukum internasional PBB, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) oleh banyak negara di dunia, membuktikan bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi momok bagi ... -
KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)
(2014-01-07)Berhasil ditandatanganinya ketentuan hukum internasional PBB, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) oleh banyak negara di dunia, membuktikan bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi momok bagi ... -
KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)
(2014-01-20)Berhasil ditandatanganinya ketentuan hukum internasional PBB, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) oleh banyak negara di dunia, membuktikan bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi momok bagi ... -
Kebijakan Italia terhadap Migran Iregular Tahun 2014 hingga Tahun 2018
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2019-11-25)Migran Iregular merupakan migran yang masuk, tinggal, atau bekerja di suatu negara tanpa otorisasi atau dokumen sah sesuai dengan peraturan imigrasi dan peraturan norma negara pengirim, negara transit, dan negara penerima. ... -
Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Kecelakaan Kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember
(2017-01-31)PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah berdiri sejak lama dan perusahaan yang melayani jasa angkutan kereta api satu-satunya di Indonesia. Tenaga kerja yang bergabung ... -
KEBIJAKAN JEPANG DALAM INDUSTRI PERIKANAN PASCA BENCANA ALAM TAHUN 2011
(2015-12-07)Industri perikanan di Jepang merupakan industri yang dijamin oleh Pemerintah Jepang. Selain itu, industri tersebut mendapat dukungan besar dari pemerintahan daerah dan pemerintahan nasional Jepang dalam proses pelaksanaan ... -
KEBIJAKAN KEAMANAN INGGRIS : STUDI NATIONAL SECURITY COUNCIL
(2017-01-18)Sebagai salah satu negara dengan kekuatan besar di dunia, Inggris tidak lepas dari ancaman dan masalah terkait pertahanan dan keamanan negara. Seperti sebuah negara pada umumnya, banyak permasalahan yang harus dihadapi ...