Browsing UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana) by Title
Now showing items 23977-23996 of 61697
-
Kebijakan Akuisisi Saham PT Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2022-08-03)The policy of acquiring PT Freeport Indonesia's shares by the Indonesian government at the end of 2018 was a bold move. This is because Indonesia has long cooperated with Freeport Indonesia for many years, but why suddenly ... -
KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MENGGULINGKAN PEMERINTAHAN SADDAM HUSSEIN DI IRAK.
(2017-10-30)Irak adalah sebuah negara dengan Sistem pemerintahan yang tidak demokratis, sedangkan Amerika Serikat sebagai negara yang senantiasa membanggakan diri sebagai " the champion in democracy" ( juara demokrasi ). Amerika Serikat ... -
KEBIJAKAN AMNESTI PEMERINTAH ARAB SAUDI DALAM MENANGANI TENAGA KERJA MIGRAN ILEGAL
(2014-10-29)Pada April 2013 pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pengumuman program perbaikan status ketenagakerjaan atau dikenal amnesti bagi para pekerja ilegal. Amnesti ini berupa pemutihan dokumen bagi para pekerja ilegal ... -
KEBIJAKAN ANGGARAN KAS BERDASARKAN ANALISIS PERMINTAAN KREDIT PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) GUYUB RUKUN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO
(2016-02-01)Farid Agung I, NIM. 070810291215, mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember, dengan judul skripsi “Kebijakan Anggaran Kas Berdasarkan Analisis Permintaan Kredit Pada KPRI Guyub Rukun Panarukan Kabupaten ... -
KEBIJAKAN ASIMILASI ETNIS TIONGHOA PADA MASA ORDE BARU TAHUN 1966 -1998
(2013-12-19)Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya kebijakan asimilasi pada masa Orde Baru karena ekslusivisme etnis Tionghoa yang terbentuk sejak zaman kolonial Belanda dengan jalan, membedakan status ... -
Kebijakan Asimilasi Etnis Tionghoa Pada Masa Orde Baru Tahun 1966-1998;
(2014-01-24)Kebijakan asimilasi dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru dalam bidang sosial, budaya dan politik terhadap etnis Tionghoa. Yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah mengapa pemerintah pada masa Orde Baru menerapkan ... -
KEBIJAKAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
(2015-12-18)Hasilnya dapat disimpulkan bahwa Pembagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 disebutkan bahwa Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan ... -
Kebijakan Bebas Visa Oleh Pemerintah Indonesia tahun 2015
(2017-11-30)Pemberlakuan kebijakan bebas visa terhadap negara-negara lain yang datang berkunjung ke Indonesia ini menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji lebih jauh apa alasan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan bebas ... -
KEBIJAKAN BENAZIR BHUTTO DALAM MENCIPTAKAN STABILITAS POLITIK DI PAKISTAN PADA TAHUN 1993 - 1996
(2015-11-25)Dalam mewujudkan integrasi, suatu negara memerlukan adanya kemampuan dalam menyatukan etnis-etnis yang ada. Jadi untuk menjaga stabilitas negara maka unsur integasi mempunyai arti penting, karena disintegrasi bisa membuat ... -
KEBIJAKAN CINA MEMBATASI EKSPOR LTJ
(2013-11-30)LTJ Metode penelitian yang dipakai adalah metode pengumpulan data dan metode analisis data. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Cina ... -
KEBIJAKAN CINA MEMBATASI EKSPOR LTJ (LOGAM TANAH JARANG) KE AMERIKA SERIKAT
(2013-12-10)LTJ (Logam Tanah Jarang) atau dikenal dengan istilah rare earth merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan mineral langka bahan dasar utama industri elektronik dan industri militer. Hampir ... -
Kebijakan Dividen di Indonesia
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2021-01-17)Kebijakan dividen merupakan keputusan yang diambil oleh perusahaan yang akan dibagikan keuntungan bersih kepada pemegang saham dalam bentuk saldo laba guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Apabila ... -
Kebijakan Dividen Perusahaan Berbasis Syariah di Indonesia
(MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis kebijakan dividen pada perusahaan berbasis syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan berbasis syariah ... -
KEBIJAKAN EKONOMI JEPANG DI BLITAR TAHUN 1942 – 1945
(2016-08-16)Skripsi ini membahas tentang kebijakan ekonomi Jepang di Blitar tahun 1942- 1945. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kondisi Blitar sebelum masa pendudukan, bagaimana kebijakan Jepang dalam bidang pertanian ... -
KEBIJAKAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA
(2013-12-02)Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan Dalam proses pelaksanaannya, mulai dari ... -
KEBIJAKAN FORMULASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(2018-06-22)Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kompleksitas suatu tindak pidana, sehingga diperlukan adanya perlakuan khusus dalam upaya pengungkapan tindak pidana salah satunya dengan menjadikan ... -
Kebijakan Formulasi Euthanasia terhadap Pasien dalam Kondisi Koma Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia
(Fakultas Hukum, 2023-01-09)Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang melarang tindakan euthanasia baik secara aktif maupun pasif. Larangan tersebut diberlakukan tanpa terkecuali, berdasarkan ketentuan Pasal 344 KUHP dengan ancaman hukuman ... -
KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PENUNTUTAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) POLICY FORMULATION PROSECUTION PROVISIONS IN THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (CRIMINAL CODE)
(2013-12-24)Kebijakan formulasi ketentuan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebijakan dasar pembentuk UndangUndang (DPR) bersama pemerintah dalam bidang penuntutan yang akan, sedang dan ... -
KEBIJAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN KORBAN PENGANIAYAAN
(2015-12-02)Kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan belum memadai. Kedudukan korban masih lemah disamping itu hukum pidana positif masih berorentasi pada pelaku ... -
Kebijakan Hukum Pembebasan Tugas Sekretaris Daerah oleh Gubernur (Studi Kasus terhadap Pembebasan Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso oleh Gubernur Jawa Timur)
(Fakultas Hukum, 2021-09-16)Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum mengenai Pemerintahan Daerah. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyangkut nasionalisme dan pembangunan ...