Browsing UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana) by Title
Now showing items 18764-18783 of 67463
-
HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 0546/Pdt.G/2015/PA.Jr)
(2017-10-25)Pada karya ilmiah ini akan dibahas tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 0546/Pdt.G/2 ... -
Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan (Studi Putusan Nomor 344/pdt/2020/PT MDN)
(Fakultas Hukum, 2024-10-31)Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan (Studi Putusan Nomor 344/Pdt/2020) Penelitian ini dilatar belakangi oleh sengketa hak waris anak luar kawin. Hukum perdata dalam pewarisan tidak hanya mengenal mewarisi ... -
HAK DAN KEWAJIBAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
(2014-07-18)Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan mengunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, ... -
Hak dan Tangung Jawab Badan Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Fakultas Hukum, 2023-06-07)Sektor pertambangan menjadi pemasok devisa negara terbesar di Indonesia urutan kedua setelah minyak bumi dan gas alam. Sektor pertambangan ini diperuntukan juga untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia ... -
Hak Jaminan Resi Gudang pada kelalaian Pengelola Gudang dalam Perdagangan Berjangka komoditi Indonesia
(Fakultas Hukum, 2023-09-20)Indonesia mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai pilar ekonominya, namun petani dan pengusaha di sektor ini menghadapi tantangan daya saing karena akses terhadap pendanaan yang terbatas. Kehadiran lembaga ... -
HAK JAMSOSTEK PEKERJA/BURUH BORONGAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
(2014-01-21)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan landasan yang kuat atas kedudukan dan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Istilah buruh sejak dahulu sudah populer dan ... -
HAK JAMSOSTEK PEKERJA/BURUH BORONGAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI
(2013-12-05)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan landasan yang kuat atas kedudukan dan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Istilah buruh sejak dahulu sudah populer dan ... -
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Usaha Ekonomi Kreatif sebagai Objek Jaminan Utang
(Fakultas Hukum, 2023-10-11)Objek jaminan utang pada umumnya adalah benda-benda yang memiliki wujud (tangible asset) seperti tanah, bangunan, kendaraan dan lain sebagainya. Namun dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif tepatnya ... -
Hak Keperdataan Bagi Pekerja Untuk Diikutsertakan Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
(ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM FAKULTAS HUKUM, 2020)Pembangungan nasional Indonesia dalam pelaksanaanya, pekerja mempunyai kedudukan dan peran sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Perlindungan terhadap pekerja dimaksutkan untuk melindungi dan menjamin hak-hak pekerja tanpa ... -
Hak Konstitusional Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alih Daya
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-06-25)Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan di Indonesia , pekerja/buruh mempunyai peran penting sebagai pelaku atau subjek dalam ketenagakerjaan. Selain pekerja ada pengusaha dan perusahaan yang juga termasuk dalam subjek pelaku ... -
HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB
(2014-01-24)Skripsi ini berjudul HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB. Judul tersebut merupakan representasi dari isu hukum dalam permasalahan sebagai berikut ini, pertama, kesesuaian larangan pemakaian ... -
HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB ( WOMAN LABOUR CONSTITUTIONAL RIGHTS TO WEAR CLOTHING OF JILBAB )
(2013-11-29)Skripsi ini berjudul HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB. Judul tersebut merupakan representasi dari isu hukum dalam permasalahan sebagai berikut ini, pertama, kesesuaian larangan pemakaian ... -
HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB ( WOMAN LABOUR CONSTITUTIONAL RIGHTS TO WEAR CLOTHING OF JILBAB )
(2013-09-05)penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma hukum positif. Dalam ... -
Hak Konstitusional Perlindungan Data Pribadi pada Penggunaan Civic Tech dalam Perkembangan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2023-06-20)Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang terlaksana selama ini masih mendapatkan permasalahan, utamanya dalam penggunaan data Pemilih. Sebagaimana data Pemilih digunakan pada keseluruhan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari ... -
HAK KORBAN UNTUK MEMPEROLEH RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2014-01-21)Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking) adalah perbuatan yang secara signifikan menjerumuskan jutaan korban kedalam perbudakan, baik perbudakan badaniah maupun rohaniah (sebagai akibat adanya eksploitasi seksual). ... -
Hak Memilih Warga Negara Dengan Status Kewarganegaraan Ganda Dalam Pemilihan Umum
(2019-09-25)Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Hukum pemilu di Indonesia tidak mengatur anak berkewarganegaraan ganda memiliki hak pilih atau tidak dan karenanya bisa menjadi pemilih dalam pemilu di ... -
Hak Menumpang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria
(2018-11-15)Hak menumpang merupakan suatu hak untuk memiliki bangunan atau tanaman yang ada pada tanah milik orang lain, biasanya dengan membayar sejumlah uang sebagai pengganti kerugian bagi pemilik tanah. -
HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
(2013-12-14)Indonesia yang menganut sistem presidensiil menyebut lembaga wakil rakyat dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah Amandemen ke II UUD 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. ... -
HAK MILIK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEHILANGAN STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM, 2023-08-03)Hak milik diperuntukkan bagi warga negara Indonesia, baik untuk tanah maupun keperluan membangun sesuatu tanah. Ketidaktahuan masyarakat akan hukum mengenai pertanahan dan dampak yang ditimbulkan jika pihak yang tidak tepat ... -
HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT
(2018-07-05)Dalam proses penegakan hukum pidana terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana yang mana pemberian sanksi pidana bagi narapidana pelaku kejahatan memiliki tujuan. Tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk ...