Browsing UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana) by Title
Now showing items 10051-10070 of 61709
-
ASPEK HUKUM KEBIJAKAN SOCIAL FORESTRY DEPARTEMEN KEHUTANAN DI KAWASAN BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
(2014-01-20)Komplek kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus kawasan hutan lindung berdasarkan besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel pada tanggal 29 Juli 1931 nomor 7347/B serta Besluit director van economische ... -
ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN HUNIAN SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH DI PERBANKAN SYARIAH
(2014-01-22)Produk pembiayaan perbankan syariah yang banyak diminati khususnya oleh masyarakat kalangan menengah kebawah adalah produk turunan dari musyarakah yang tidak lain adalah musyarakah mutanaqisah. Adapun dalam ... -
ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN HUNIAN SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH DI PERBANKAN SYARIAH
(2013-12-05)Produk pembiayaan perbankan syariah yang banyak diminati khususnya oleh masyarakat kalangan menengah kebawah adalah produk turunan dari musyarakah yang tidak lain adalah musyarakah mutanaqisah. Adapun dalam pembiayaan ... -
ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN TUNGGAL PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(2013-12-04)Kepemilikan Tunggal Perbankan yang dimuat dalam PBI No. 8/16/PBI/2006 merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka menegakkan pilar pertama dan ketiga Arsitektur Perbankan Indonesia. ... -
ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN TUNGGAL PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(2014-01-23)Kepemilikan Tunggal Perbankan yang dimuat dalam PBI No. 8/16/PBI/2006 merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka menegakkan pilar pertama dan ketiga Arsitektur Perbankan Indonesia. ... -
ASPEK HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PERTUKARAN WARKAT ATAU DATA KEUANGAN ELEKTRONIK ANTARA BANK (KLIRING) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999
(2017-12-04)Pelaksanaan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank (kliring) merupakan wewenang Bank Indonesia selaku bank sentral Republik Indonesia. Penyelenggaraan kliring merupakan bagian tugas Bank Indonesia untuk ... -
ASPEK HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MENETAPKAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
(2017-11-30)Bank Indonesia disini mempunyal peranan didalam membuat kondisi suatu bank tetap dalam keadaan sehat. Para pengawas bank harus dapat melakukan pekerjaannya dengan benar, teliti serta memahami tugasnya dengan baik. Hal yang ... -
ASPEK HUKUM KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(2013-12-03)Lembaga perbankan merupakan lembaga yang sangat penting peranannya dalam masyarakat, yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit. Bank dalam membuat perjanjian kredit selalu menggunakan perjanjian baku yang di ... -
ASPEK HUKUM LEVERING DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KAYU BUNDAR RIMBA PADA PERUM PERHUTANI JAWA TIMUR
(2016-02-01)Perjanjian Jual Beli Kayu Bundar Rimba Pada Perum Perhutani Jawa Timur“ pada dasarnya adalah untuk memahami pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh Perum Perhutani Jawa Timur pada khususnya kantor KBM Pemasaran. ... -
ASPEK HUKUM MEWARIS DIDASARKAN HIBAH WASIAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (FAROIDH) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(2014-01-27)Demikian pentingnya hibah wasiat sehingga dalam Hukum Islam yaitu dalam Kitab Sucinya (Al-Qur’an: Surat Al-Baqarah ayat 180, 181, 182 dan 240 serta Surat An-Nissa (Q.S. 5: ayat 11 dan 12) menyebut hibah wasiat berulang kali, ... -
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGUPAHAN DI PT. MATAHARI DEPARTEMEN STORE, Tbk. UNIT KERJA JEMBER
(2013-12-05)Masalah-masalah yang terjadi dalam pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan, dan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan ... -
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGUPAHAN DI PT. MATAHARI DEPARTEMEN STORE, Tbk. UNIT KERJA JEMBER (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
(2014-01-25)Masalah-masalah yang terjadi dalam pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan, dan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan ... -
Aspek Hukum Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Secara Sepihak Oleh Pemilik Karena Penyewa Diduga Wanprestasi
(2019-08-08)Hukum perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan. -
ASPEK HUKUM PEMBATALAN SURAT KUASA OLEH NOTARIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 PK/Pdt/2010)
(2014-01-23)Perjanjian pengikatan jual beli hak atas rumah lazim digunakan sebagai perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakannya jual beli dihadapan PPAT untuk dijadikan dasar peralihan hak atas rumah. Dalam putusan MA No. ... -
ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI MEKANISME AKUISISI DAN KONVERSI BANK UMUM KONVENSIONAL
(2013-12-05)Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam membutuhkan suatu prasarana penunjang dalam bidang perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Tingginya kebutuhan masyarakat akan bank dengan ... -
ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI MEKANISME AKUISISI DAN KONVERSI BANK UMUM KONVENSIONAL
(2014-01-22)Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam membutuhkan suatu prasarana penunjang dalam bidang perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Tingginya kebutuhan masyarakat akan bank dengan sistem Syariah ... -
ASPEK HUKUM PEMBERIAN PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) UNIT SIMPAN PINJAM (USP) KOPERASI PADA CALON ANGGOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995
(2013-12-04)Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga non bank yang kegiatan usahanya berupa simpan pinjam, oleh karena itu dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menerima simpanan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya dengan ... -
ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN USAHA DALAM SISTEM BAGI HASIL BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH
(2016-01-18)Pembiayaan dengan akad mudharabah penyedia dana atau bank (shahibul maal) dengan menginvestasikan dananya kepada nasabah yang mempunyai kegiatan usahanya, dana tersebut dikelola untuk mengembangkan usaha nasabah, keuntungan ... -
ASPEK HUKUM PENETAPAN TARIF DALAM PELAYANAN JASA TAKSI DI KOTA SEMARANG, SURAKARTA, TEGAL DAN PURWOKERTO PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan KPPU No. 29/KPPU-I/2009)
(2014-10-24)Berdasarkan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh dari skripsi ini adalah pertama, 1. 1. Proses penentuan tarif taksi yang terjadi di dalam pelayanan jasa taksi yang berlaku di Jawa Tengah merupakan hasil suatu ...