Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak Kabupaten Banyuwangi

Abstract

Permasalahan sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup. Peningkatan jumlah timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan dan keterbatasan tempat pemrosesan akhir mendorong Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan Program Banyuwangi Hijau sebagai strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pendekatan reduce, reuse, dan recycle (3R). Desa Balak dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi desa pertama yang mengimplementasikan program tersebut serta memiliki jumlah pelanggan layanan pengelolaan sampah tertinggi dibandingkan desa lain yang berada dalam wilayah pelayanan TPST 3R Balak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Program Banyuwangi Hijau di Desa Balak. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, pengelola Program Banyuwangi Hijau, Pemerintah Desa Balak, serta masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori Merilee S. Grindle yang menitikberatkan pada aspek isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Banyuwangi Hijau telah didukung oleh tujuan kebijakan yang jelas, ketersediaan fasilitas TPST 3R, mekanisme pelayanan pengelolaan sampah yang terstruktur, serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra pelaksana. Keberadaan program memberikan manfaat berupa meningkatnya kebersihan lingkungan, berkurangnya praktik pembuangan sampah secara sembarangan, dan pemanfaatan sampah melalui konsep ekonomi sirkular. Namun, implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan karena partisipasi masyarakat masih mengalami stagnasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya koordinasi antarlembaga, ketergantungan terhadap dukungan pendanaan eksternal, karakteristik sosialekonomi masyarakat, serta rendahnya kesadaran sebagian warga terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Program Banyuwangi Hijau tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan mekanisme pelayanan, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan, kesinambungan sumber daya, peningkatan koordinasi antaraktor, serta strategi pemberdayaan masyarakat yang mampu mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, Program Banyuwangi Hijau berpotensi menjadi model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan apabila didukung oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan.