PARTISIPASI ANGGOTA MASYARAKAT DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PERIODE 2007-2012

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses demokrasi di mana sirkulasi kepemimpinan daerah terjadi. Dalam proses itu, masyarakat menentukan siapa saja pemimpinnya yang layak atau tidak untuk lima tahun ke depan. Karena itu, antusiasme masyarakat dalam memilih kepala daerah sangat mempengaruhi legitimasi kepemimpinan di daerah tersebut. Komponen dasar dari Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) demokratis adalah dijaminnya hak warga untuk memilih dan dipilih secara jurdil. Undangundang

Pilkada harus ditundukan pada prinsip maksimalisasi hak memilih dan dipilih tersebut. Tidak boleh ada undang-undang yang menghalang-halangi hak politik warga tersebut Dalam penyusuna skripsi ini, dapat diambil permasalahan yaitu: Apakah masyarakat Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang memiliki hak pilih sudah menggunakan hak pilihnya, Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Tujuan penulisan skripsi ini adalah secara umum bersifat Akademis, yaitu guna memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan secara Khusus dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana antusias masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi: pendekatan masalah, sumber bahan hukum, analisa bahan hukum Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan serta studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan konsultasi.Penulis dalam melakukan analisis bahan hukum dari permasalahan yang disajikan menggunakan analisis deskriptif kualitatif Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal l8Tentang Pemerintahan Daerah,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Komisi Pemlihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/KEP-KPU PROV / V / 2007 tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dari permasalahan dan fakta yang terjadi di lapangan, penulis dapat menyatakan bahwa sosialisasi yang kurang maksimal oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD). Di samping itu, masalah teknis lainnya adalah pendataan pemilih. Sekalipun masyarakat tahu tentang adanya pilkada, masyarakat tidak terdata dengan baik sehingga tidak mendapatkan kartu pemilih. Hal teknis ini sebenarnya dapat dituntut pertanggungjawabannya kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Sebab, dengan begitu, disengaja atau tidak, Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah mencabut hak-hak politik warga yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih.dan sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dirasakan kurang berpengaruh langsung terhadap kepentingan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Keterlibatan masyarakat dalam pilkada dirasakan tidak akan mengubah kesejahteraan ekonomi mereka.