Search
Now showing items 41-50 of 84
RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME
(2014-07-08)
Undang-undang No. 15 Tahun 2003 selanjutnya disebut UUTPT-2003,
didalamnya mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan upaya-upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, baik yang berkaitan
dengan ...
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL BURUH DALAM OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
(2014-07-08)
Penerapan outsourcing dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan secara hukum melanggar hak konstitusional buruh sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Outsorcing dalam hal ...
KORUPSI DAN TANTANGAN GLOBAL
(2014-07-08)
Korupsi sebagai bagian dari permasalahan kejahatan pada umumnya, telah
menjadikannya sebagai suatu komuditi. Beta tidak, ketika berlangsungnya kampanye partai
politik sampai dengan kampanye pemilihan presiden dan wakil ...
PENGUASAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN KEPEMILIKAN LAHAN MAKAM MODERN
(2014-07-08)
Pada masa sekarang ini kebutuhan manusia akan tanah makin terasa
sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan kegiatan sektor
ekonomi yang semakin pesat, sedangkan tanah hampir tidak pernah
mengalami perubahan atau ...
KORPORASI DAN POLITIK UANG DALAM KAMPANYE PEMILU
(2014-07-08)
The form of corporate crime is not only in the field of environment pollution, deceive
of consummer, unfair trade practices, etc, but also in the field of politics. In this field,
it is usually for economic advantage ...
PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUDAYA ASLI BANGSA (FOLKLORE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
(2014-07-08)
Untuk melindungi folklor milik Indonesia, pemerintah mempunyai
peranan yang sangat besar dengan melakukan berbagai macam
upaya. Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah berkenaan
dengan perlindungan atas folklor ...
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORGANISASI MELALUI SARANA HUKUM PIDANA
(2014-07-08)
Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini
menunjukkan, kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.
Demikian juga dengan kejahatan terorganisasi tidak lepas dari ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
(2014-07-08)
Keberadaan penanaman modal asing di Indonesia mempunyai pengaruh besar
terhadap pembangunan di Indonesia.Jumlah Investor Asing dipengaruhi oleh political
will dari Pemerintah serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum ...
QUO VADIS PEMBATALAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL LAW MAKING TREATY OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
(2014-07-08)
The Constitutional Court of Repubic of Indonesia as the guardian
of the constitution has the power to commit constitutional review
if there is a law against the constitution. The treaty which derives
from customary law ...
Status Hukum Keuangan Negara pada BUMN dalam hubungannnya dengan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi
(2014-07-08)
this article tries to discuss the separate state finance in BUMN (National Corporation). From a legal perspective, does the legal status of the state finance., which has a separated position and is managed by National ...