Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha atas Produk Pangan Dalam Kemasan yang Bersertifikat Halal namun Mengandung Unsur Babi

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk pangan dalam kemasan yang bersertifikat halal namun mengandung unsur babi. Ketidaksesuaian antara sertifikasi halal dengan komposisi produk yang menimbulkan persoalan perlindungan konsumen, kepatuhan hukum, dan efektivitas pengawasan pascasertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum sertifikasi halal, bentuk tanggung jawab pelaku usaha, serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal bersifat wajib dan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Ditemukannya unsur babi dalam produk bersertifikat halal merupakan pelanggaran hukum yang menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) berlaku tanpa perlu pembuktian kesalahan. Konsumen dapat menempuh penyelesaian melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Diperlukannya penguatan terhadap pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penegakan sanksi yang tegas guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.