Pengawasan Uji Konsekuensi Dalam Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan : Antara Perlindungan Rahasia Negara dan Hak Akses Publik

Abstract

Hak memperoleh informasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun pelaksanaannya dapat dibatasi untuk melindungi kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Isu hukum dalam penelitian ini terletak pada belum efektifnya pengawasan terhadap uji konsekuensi dalam penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam menetapkan pengecualian informasi dan mengganggu keseimbangan antara perlindungan rahasia negara dengan pemenuhan hak akses publik. Berdasarkan isu tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu mekanisme pengawasan terhadap uji konsekuensi dalam penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan serta rekonstruksi pengaturan uji konsekuensi yang mampu mewujudkan keseimbangan antara perlindungan rahasia negara dan hak akses publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif dengan membandingkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan pengaturan dalam Freedom of Information Act Amerika Serikat dan sistem klasifikasi informasi di Singapura untuk memperoleh model pengawasan dan parameter uji konsekuensi yang lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan uji konsekuensi di Indonesia pada dasarnya telah dilakukan secara berlapis melalui pengawasan internal oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta atasannya, pengawasan eksternal oleh Komisi Informasi, serta pengawasan yudisial oleh pengadilan. Akan tetapi, mekanisme tersebut belum berjalan efektif karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 belum mengatur parameter uji konsekuensi, standar klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan, serta kewenangan pengawasan yang memadai bagi Komisi Informasi. Perbandingan dengan Amerika Serikat menunjukkan pentingnya penerapan foreseeable harm test sebagai parameter substantif dalam menilai pengecualian informasi, sedangkan pengalaman Singapura menunjukkan pentingnya kepastian klasifikasi informasi yang kemudian diadaptasi dalam penelitian ini tanpa mengadopsi sifat kerahasiaannya yang absolut. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan uji konsekuensi perlu direkonstruksi melalui perubahan, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 35, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46 serta penambahan, Pasal 19A, dan Pasal 43A dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Rekonstruksi tersebut mencakup pengaturan klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Tingkat I sampai Tingkat IV, parameter uji konsekuensi yang mengadopsi foreseeable harm test, penguatan kewenangan Komisi Informasi melalui pemeriksaan secara terbatas (in camera review), serta penyempurnaan mekanisme pembuktian dan pengawasan terhadap penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan. Rekomendasi penelitian ini adalah agar pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 secara terpadu dan diselaraskan dengan undang undang sektoral yang mengatur kerahasiaan negara sehingga tercipta sistem pengawasan yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan rahasia negara dan hak masyarakat atas informasi.